Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISoH) Online ISSN 3090-174X & Cetak ISSN 3090-1367 merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan oleh Indo Publishing menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa. JISoH memiliki fokus dan ruang lingkup yang terdiri dari; ILMU SOSIAL (Sosiologi, Antropologi, Ilmu ekonomi, Sejarah, Ilmu politik, Hukum, Administrasi Publik, Ilmu komunikasi, Psikologi) HUMANIORA (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Sastra, Seni, Agama, Sosiologi, Antropologi Studi media) Cara mengirim artikel ke Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISoH); Pilih Register or Login untuk mengirim artikel Atau pilih Make a new submission bila sudah pernah register/daftar Unduh Template (English) | Template (Indonesia) Mau proses cepat? hubungi kami! APC Rp. 120.000,-
Implementasi Hak Atas Upah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
This study aims to analyze the implementation of workers' rights to wages by companies based on Law No. 13 of 2003, whereby the minimum wage is in accordance with the regional minimum wage (UMR). The study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews. The results show that companies have implemented work and wage systems that are in accordance with the principles of industrial relations, where workers receive fair wages, on time, and without inappropriate deductions. However, the data shows that cases of industrial relations disputes in Indonesia in the last five years from 2020 to 2024 are still quite high. This condition indicates weak government supervision as one of the main parties in the industrial relations system. The government needs to strengthen its supervisory and guidance functions towards companies so that industrial relations principles can be implemented comprehensively and consistently.
Workers' Rights, Workers' Wages, Law No. 13 of 2003, Industrial Relations
Copyright (c) 2025 Mustakim Mustakim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Konsep Din Al-Qayyim Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb
Agama merupakan salah satu faktor penentu sejarah peradaban manusia. Dalam bahasa arab agama dikenal dengan kata “Al-diin”. Sayyid Quthb membahasa mengenai “Din”, yang dalam Al-Qur’an merujuk pada agama atau sistem kehidupan. Qutb membedakan beberapa ragam din, termasuk Din Al-Qayyim. Frasa “Din Al-Qayyim” yang terdiri dari dua kata, yaitu “Din” (agama) dan “Al-Qayyim” (yang lurus/kokoh), memerlukan pemahaman mendalam tentang makna masing-masing kata tersebut sebelum menelaah makna gabungannya. Penelitian ini menggunakan metode metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap teks utama Fi Zhilal Al-Qur’an karya Sayyid Qutb. Hasil penelitian yakni konsep din yang bermakna dasar “ketundukan” atau “kepasrahan”. Sedangkan din Al-qayyim diartikan sebagai, agama yang lurus atau benar. Din Al-Qayyim dalam Al-Qur’an terdapat dalam 3 ayat salah satunya pada QS. Ar-Rum ayat 30. Mengenai QS. Ar-Rum ayat 30, penafsiran Sayyid Quthb menekankan pada perintah untuk teguh dalam menjalani kehidupan beragama yang sedang diperjuangkan. Hal ini tidak terlepas dari konteks turunnya ayat berkaitan dengan semakin kerasnya orang-orang musyrik Mekah terhadap umat Muslim. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa teguh dan tidak goyah oleh halangan apapun.
Din Al-Qayyim, Al-Qur’an, Fi Zhilal Al-Qur’an, Sayyid Quthb
Copyright (c) 2025 Mawaliya, Halimatussa’diyah, Rahmat Hidayat (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Representasi Politik melalui Meddia Sosial: Analisis Framing Legislator terhadap Isu Publik
Penelitian ini menganalisis bagaimana legislator membangun representasi politik melalui media sosial dengan memanfaatkan strategi framing dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu-isu kebijakan kontemporer. Permasalahan utama yang diangkat adalah perubahan pola komunikasi politik di era digital, di mana media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena representasi konstituen dan alat pembentukan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara legislator membingkai isu publik, pola narasi yang digunakan, serta kontribusi framing tersebut terhadap penguatan posisi politik mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap unggahan media sosial legislator. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori framing dan teori representasi politik untuk mengidentifikasi frame dominan, gaya komunikasi, serta penekanan isu dalam setiap unggahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator cenderung menggunakan framing strategis yang menonjolkan kedekatan dengan masyarakat, personalisasi pesan politik, dan justifikasi atas kebijakan yang diusung. Framing tersebut berperan dalam membentuk persepsi publik sekaligus memperkuat legitimasi dan visibilitas legislator di ruang publik digital. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial merupakan medium penting dalam perluasan praktik representasi politik serta sarana komunikasi strategis aktor politik dalam memengaruhi wacana publik.
Copyright (c) 2025 Nani Ramadani, Fany Setareta Pratiwi, Khotif Syafi’i, Diyah Nursafitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Persepsi Warga Kota Surakarta terhadap Algoritma Media Sosial di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi warga Kota Surakarta terhadap algoritma media sosial dalam konteks penggunaan sehari-hari melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis fenomenologi yang dimana studi ini mengeksplorasi pengalaman hidup serta kesadaran dan imajinasi algoritmik (algorithmic imaginary) yang dimiliki pengguna dalam berinteraksi dengan sistem rekomendasi otomatis. Data didapatkan dari hasil wawancara mendalam semi-terstruktur dengan kriteria penggunaan media sosial aktif minimal dua jam per hari dan didapati hasil yang menunjukkan bahwa warga memiliki persepsi beragam terkait cara algoritma bekerja mulai dari pandangan positif seperti kemudahan akses konten hingga kekhawatiran mengenai privasi serta filter bubble dan kontrol platform terhadap preferensi pengguna. Penemuan ini diperbanyak diskusi akademik mengenai Uses and Gratifications dan dinamika algoritmik dalam konteks masyarakat urban Indonesia sekaligus memberikan dasar bagi perumusan literasi digital dan kebijakan tata kelola platform yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
persepsi pengguna, algoritma media sosial, Uses and Gratificatios
Copyright (c) 2025 Sri Wahyuni Indah Pratiwi, Moch Nurcholis Majid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
A Metaphor Analysis in Kali Uchis’s Territorial Song Lyrics
This study analyzes conceptual metaphors in Kali Uchis's “Territorial” to reveal how metaphors construct themes of romantic possession and self-defense. Using a qualitative descriptive design and Lakoff and Johnson’s (1980) framework, we identified 12 metaphors within the lyrics. The analysis found that ontological metaphors were the most dominant (58.3%), illustrating the reification of abstract emotions. For instance, jealousy materialized as a physical space in “my territory,” and emotional traits were objectified in phrases like “my claws come out.” Structural metaphors (33.3%) framed the relationship as a conflict, mapping concepts of war onto love, as seen in “I’ll go to war about mine.” A single orientational metaphor (8.4%), “gone too far,” spatially evaluated a rival's behavior. The study concludes that these metaphors are not merely decorative but are fundamental cognitive tools that shape the song's narrative, transforming complex feelings of love and jealousy into a coherent and potent discourse on emotional boundaries and autonomy.
Metaphor; Conceptual Metaphor; Song Lyrics; Kali Uchis; Territorial.
Copyright (c) 2025 Delivia Ananda Rizky, Muhammad Alfiyansyah, Savinka Rizki Ramadhani, Yu'anza Reivia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tingkat Citizen Trust Terhadap Aparat Kepolisian Pasca Demonstrasi di Surabaya 2025
Demonstrasi sebagai wujud partisipasi politik dalam negara demokratis kerap memunculkan gesekan antara kebebasan berekspresi dan penegakan ketertiban oleh aparat kepolisian. Berbagai tindakan represif yang terjadi pada penanganan demonstrasi tahun 2025 di Surabaya menimbulkan persoalan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah kepercayaan mahasiswa (citizen trust) terhadap aparat kepolisian pasca demonstrasi tersebut, khususnya pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang terlibat dalam aksi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penyebaran angket skala Likert kepada 50 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif melalui pemetaan garis kontinum untuk menggambarkan tingkat kepercayaan secara menyeluruh. Hasil penelitian memberikan gambaran objektif mengenai persepsi mahasiswa terhadap profesionalitas dan prosedur penanganan aksi oleh kepolisian sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat citizen trust secara umum berada pada kategori “Tidak Percaya” pada garis kontinum. Temuan ini menggambarkan rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap profesionalitas, integritas, dan prosedur penanganan aksi oleh kepolisian, sehingga menjadi masukan penting bagi evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan kebebasan berpendapat dan penanganan demonstrasi.
Copyright (c) 2025 Eka Septalia Rahayu, Bayti Nur Fitria, Adinda Zanata Zahra, Oksiana Jatiningsih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Konstruksi Peran Perempuan dalam Menyikapi Pernikahan pada Podcast Suara Berkelas Episode “Bedah Mindset Perempuan Berkelas #67
This study aims to examine how women’s roles in navigating marriage are socially constructed through the dialogue presented in Episode 67 of the Suara Berkelas podcast. The research is motivated by the persistence of social expectations that position women as the primary bearers of domestic responsibilities, emotional labor, and pressure to marry at a certain age. The study seeks to identify how the speaker negotiates, challenges, and reconstructs these expectations through personal experiences and reflections on marital readiness, division of roles, and partner independence. Using a descriptive qualitative approach with content analysis, the study applies Berger and Luckmann’s social construction theory along with Simone de Beauvoir’s concept of gender construction. The findings show that the speaker actively articulates a new narrative that positions women as empowered, rational agents with full authority over major life decisions, including marriage. Ideas such as shared household responsibilities, emotional maturity, support for women’s careers, and marrying at a more mature age emerge as alternative constructions that contest patriarchal norms. The study concludes that the podcast serves as a medium for shaping alternative discourses that strengthen women’s position within marriage. This research recommends increased production of media content that centers women’s experiences and supports public education policies promoting gender equality within families and marital decision-making.
Women’s Roles; Marriage; Social Construction; Berger and Luckmann; Simone de Beauvoir; Gender; Podcast.
Copyright (c) 2025 Ilza Catur Nikmatus, Nabila Saviratus Zahirah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Representasi Gender Pada Iklan Sajiku Seri Ibu Kuat Sajiku (2025)
This study aims to uncover the representation of gender bias in the Sajiku Seasoning Flour Advertisement Series "Strong Mother" (2025) and examine how its visual and narrative construction reinforces women's domestic roles. This advertisement is interesting to study because, despite depicting a strong mother working in the public sphere, she remains the central figure in all household chores. To understand the message conveyed, this study uses a qualitative approach using Roland Barthes's semiotic analysis method, examining the denotative, connotative, and mythical meanings of each scene in the advertisement. The results show that the Sajiku Strong Mother Series advertisement contains several forms of gender bias, including: first, reinforcing the stereotype that housework is a woman's natural responsibility. Second, normalizing the double burden on women, who are portrayed as having to work and care for all family needs without complaint. Third, the absence of a male figure reinforces the notion that domestic matters are not a man's responsibility. Fourth, women's love and self-worth are reduced to their ability to cook and provide household services for their families. Through emotional symbols, narratives, and visuals, this advertisement subtly reproduces patriarchal values ​​and confines women's identities to domestic roles.
Representation; Gender; Advertising; Women; Housewives
Copyright (c) 2025 Afrilia Mustika Damayanti, Laras Kuntiyasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Belajar Dari Pengalaman : Strategi Adaptasi Tiga Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja Informal Meulaboh
This qualitative research is an exploratory preliminary study aimed at understanding adaptation strategies and social support acceptance among three women with disabilities who actively work in the informal sector in Meulaboh. The geographical conditions of Meulaboh as a coastal region of Aceh present unique challenges in implementing inclusive employment rights guaranteed by the 1945 Constitution and Law No. 8 of 2016. The study employed in-depth interviews and simple observation with three participants who have diverse physical disabilities and work in the informal sector, including sabiki bait tie manufacturing, tailoring, and cake/salted snack production. Thematic analysis identified five interrelated multidimensional adaptation strategies: (1) Work Process Adaptation (tool modification, task division, work method adjustment); (2) Utilization of Social Networks (family, community, customers) as economic infrastructure and emotional support; (3) Building Independence as rejection of charity object status; (4) Resistance Against Stigma through demonstration of work ability, vocal advocacy, and confrontation of systemic discrimination; and (5) Advocating for Equal Opportunity Rights by voicing criticism against discriminatory policies and practices. Participants demonstrated high agency by actively creating inclusive workspaces for themselves, proving that physical limitations do not hinder work productivity. These findings affirm the relevance of the social model of disability, in which the primary barriers stem from inaccessible and non-inclusive environments and systems. Practical implications of the research include the need for more accessible training programs (including transportation provision), support focused on skill development and raw material subsidies for sustained independence, increased transparency in social assistance distribution, and strict enforcement of laws against employment discrimination.
Persons with Disabilities, Work Adaptation, Informal Sector, Stigma Resistance
Copyright (c) 2025 Misya Azzahra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Pembangunan Kampung di Kawasan Adat: Studi Kasus Peran Pemerintah Kampung di Merauke
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan kampung di kawasan adat serta menganalisis peran pemerintah kampung dalam mengelola pembangunan di tengah pengaruh norma dan struktur adat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan peluang integrasi kebijakan pemerintah dengan tata kelola adat serta merumuskan rekomendasi penguatan governance pembangunan kampung di wilayah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa kampung di kawasan adat Marind, Kabupaten Merauke, yang dipilih secara purposive berdasarkan kekuatan struktur adat, besarnya penerimaan Dana Desa, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala kampung, aparat kampung, tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data, diperkuat dengan kerangka teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kampung berjalan adaptif, disesuaikan dengan norma dan struktur adat. Kepala kampung berperan sebagai fasilitator dan penghubung, sedangkan nilai-nilai adat dan dukungan tokoh adat menjadi peluang strategis. Hambatan utama meliputi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas aparatur, dan faktor geografis. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi governance formal dan kearifan lokal untuk membangun model tata kelola kampung yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Martinus Wika (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Agama dan Pembangunan Ekonomi Modern: Integrasi Nilai Islam dengan SDGs dan Inclusive Growth
Modern economic development is no longer understood solely as economic growth but as a multidimensional process encompassing improvements in welfare, distributive justice, human development, and sustainability. Islam, as a value-based system, offers a strong normative framework for development, particularly through the principles of maqasid al-shari‘ah, distributive justice, the prohibition of usury (riba), the obligation of zakat, and the reinforcement of ethical economic conduct. This study examines the relationship between religion and modern economic development using a qualitative-comparative approach between Islamic teachings and contemporary development concepts such as the Sustainable Development Goals (SDGs), the Human Development Index (HDI), Good Governance, and Inclusive Growth. The findings indicate that Islam demonstrates structural compatibility with modern development paradigms, especially in poverty alleviation, social justice, economic governance, and social capital enhancement. Islam functions not only as a moral guide but also provides concrete economic instruments such as zakat, productive waqf, Islamic finance, Islamic social finance, and halal digital economic models. Thus, religion plays a strategic role in building a more inclusive, ethical, and sustainable economic order.
Islamic economics, economic development, zakat, maslahah, SDGs, sustainable development.
Copyright (c) 2025 Rudi Katamso, Yusuf Zainal Abidin, Aep Kusnawan, Muhamad Zuldin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Relevansi Ekoteologi dan Etika Keagamaan dalam Mendorong Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) Menuju Indonesia Emas 2045 : Studi Kasus Peran Lembaga Pendidikan Agama dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Pelestarian Lingkungan
Indonesia’s sustainable development towards the Golden Indonesia 2045 Vision faces global challenges, primarily the climate crisis and digital ethical dilemmas. This research aims to analyze how Ecotheology and Religious Ethics serve as moral and practical foundations for integrating environmental issues and community welfare into the SDGs agenda (Suryadi, 2021, p. 50). The paper employs a qualitative literature review methodology using normative-theological and sociological approaches, referencing scientific literature, Kemenag policy documents, and case study reports on implementation models within religious educational institutions (Kemenag, 2023, p. 7).The findings indicate that religious educational institutions play a crucial role as dual change agents. First, through the implementation of Ecotheology (the concept of khalifah), these institutions effectively instill conservation awareness and mitigate climate risk (Lestari & Putra, 2022, p. 80). Second, by developing Value-Based Community Economy models (e.g., digital waste banks and agribusiness), they contribute to creating decent employment and value-driven economic growth (Amin, 2025, p. 50; BAZNAS, 2024, p. 15). It is concluded that the internalization of Ecotheological values is key to producing human resources with a holistic development ethic. The paper recommends stronger policy synergy (a Tripartite Model) to position religious institutions as centers for social-economic innovation focused on sustainability.
Ecotheology, Religious Ethics, SGDs, Golden Indonesia 2045, Pesantren
Copyright (c) 2025 Adam Anhari Achmaduddin, Yusuf Zainal Abidin , Aep Kusnawan , Muhamad Zuldin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Menyingkap Makna Peribahasa Jawa: Interpretasi Masyarakat tentang Relasi Orang Tua dan Anak
Penelitian etnolinguistik ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif interpretasi masyarakat Jawa, khususnya orang tua dan tokoh adat, terhadap tiga peribahasa kunci mengenai hubungan anak dan orang tua, serta menelaah pergeseran maknanya akibat modernisasi. Suku Jawa, yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam tatanan moralitas dan etika di Indonesia, mewariskan ajaran kebaktian melalui peribahasa sebagai inti dari kearifan lokal. Tiga peribahasa yang dikaji adalah Mikul Dhuwur Mendem Jero, Kacang Ora Ninggal Lanjaran, dan Anak Polah Bapak Kepradhah. Penelitian menggunakan pendekatan etnolinguistik dan metode cakap (wawancara mendalam) terhadap tiga informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika antara upaya melestarikan nilai luhur dan pergeseran makna yang tak terhindarkan dalam pandangan masyarakat kontemporer. Interpretasi makna filosofis Mikul Dhuwur Mendem Jero konsisten dimaknai sebagai kewajiban anak menjunjung martabat dan menyembunyikan aib orang tua. Namun, pergeseran makna yang signifikan terlihat pada Kacang Ora Ninggal Lanjaran, yang oleh sebagian informan ditafsirkan sebagai kewajiban untuk tidak melupakan asal atau orang yang telah berbuat baik, bukan lagi hanya soal pewarisan karakter dari orang tua. Sementara itu, Anak Polah Bapak Kepradhah dinilai kontroversial dan hanya relevan pada rentang waktu tertentu, sebab konsekuensi perbuatan anak yang sudah dewasa (baligh) seharusnya ditanggung sendiri oleh anak tersebut. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa interpretasi dan pergeseran makna ini merupakan proses adaptasi nilai di mana masyarakat mulai mengoreksi relevansi universal peribahasa di tengah arus modernisasi, namun tetap berupaya mempertahankan ajaran kebaktian sebagai poros utama moralitas sosial.
Interpretasi, Peribahasa Jawa, Relasi Orang Tua dan Anak, Etnolinguistik, Pergeseran Makna
Copyright (c) 2025 Ahc Fausi, Muhammad Anis Rofiq, Imam Baehaqie (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Intervensi Konseling Individual dan Kelompok untuk Mengatasi Kesulitan Pertemanan pada Siswa SMA: Studi Kasus Pendekatan Integratif
This study aims to provide an in-depth understanding of the factors influencing a Grade X student’s difficulties in peer relationships and to examine the effectiveness of individual counseling and group counseling interventions in addressing these issues. Using a qualitative case study design, the research involved one primary student participant, supported by classmates and a school counselor as additional informants. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using Miles, Huberman, and Saldaña’s analytical model. The findings reveal that the student’s social challenges stem from an interplay of internal factors such as withdrawal tendencies and low self-confidence and external factors related to negative peer perceptions and group dynamics. The individual counseling sessions facilitated self-awareness and improvement in basic communication skills, while group counseling provided emotional support and opportunities for social learning through direct peer interaction. Both interventions proved effective in enhancing the student’s social adjustment and preventing maladaptive coping strategies, such as the desire to transfer to another class. These findings underscore the importance of integrated school counseling approaches in helping students overcome social relationship barriers
individual counseling; group counseling; social adjustment; peer relationships; case study
Copyright (c) 2025 Syakhila Takhira, Putri Nuriandini, Nurnajhiha Izzati, Donal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kesehatan Mental di Era Media Sosial : Perbandingan Hermeneutik Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Abdullah Saeed
This study analyzes the role of Qur'anic hermeneutics (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed) in thematic interpretation to address the contemporary issue of mental health in the digital era. This qualitative research aims to provide a systematic explanation of the obtained facts. The collected data is library-based (Library Research), involving a critical and in-depth study of relevant literature from both primary sources (the Qur'an, exegesis books) and secondary sources (books, journals, articles, websites). The research analyzes verses about tranquility, patience, prayer, and supplication. The results indicate that the universal principles in these verses can be contextualized to build mental resilience against challenges like social comparison, FOMO, and cyberbullying in digital spaces. Using Fazlur Rahman's double movement, it is concluded that internal sources of calm are crucial and that validation should shift from external to internal (God). Through Abu Zayd's humanistic hermeneutics, these verses form a critical-progressive framework for mental health. Abdullah Saeed's contextual approach allows reading them as a value foundation for a healthy relationship with technology, offering a spiritual-psychological framework to build digital resilience, inner validation, and sacred pause. A comparison of the three scholars' hermeneutical applications shows complementary conclusions about building a psychological anchor, critiquing digital culture, and shifting the source of self-worth.
Mental Health, Social Media, and Qur'anic Hermeneutics
Copyright (c) 2025 Abdul Aziz, Kusnadi, Aristopan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Respon Pengemudi Ojek Online terhadap Gerakan Stop Tot tot wuk wuk sebagai Wujud Kesadaran Toleransi di Jalan Raya (Studi Kasus di Kota Surabaya)
The roadway, as a shared public space, requires all users to develop awareness, tolerance, and adherence to traffic regulations. The response of online motorcycle taxi drivers to the stop tot tot wuk wuk movement represents a form of articulated tolerance awareness in road interactions, particularly within the socio-traffic context of Surabaya City. This study employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews and non-participant observations. The analysis process utilized the Miles and Huberman model, while data validity was ensured through technique triangulation. The findings indicate that the stop tot tot wuk wuk movement is perceived by drivers as a critique of the improper use of sirens, which often generates psychological pressure, discomfort, and unequal relations among road users. Although online motorcycle taxi drivers frequently choose to yield for the sake of safety and traffic flow, they also experience ethical imbalance in the use of public road space. This phenomenon illustrates that tolerance on the road has not yet matured as a shared moral consciousness. Thus, the movement serves not only as an expression of social critique but also as a reflective moment to strengthen the values of tolerance and traffic ethics.
tolerance, online motorcycle taxi, traffic ethics, stop tot tot wuk wuk movement
Copyright (c) 2025 Nur Azizah Rahayu Ningsih, Nur Chamidah, Sasmia Desinta Wulandari, Siti Maizul Habibah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam Penjaminan Mutu Ekspor Komoditas Udang Vaname ke Amerika Serikat Tahun 2023
Artikel ini membahas bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur berperan menjamin mutu ekspor komoditas udang vaname sebagai komoditas unggulan ke Amerika Serikat tahun 2023. Dengan kontribusi mencapai 38% dari total ekspor hasil perikanan nasional yang bernilai USD 2,2 miliar pada tahun 2023, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program yang dimiliki oleh DKP untuk meningkatkan kualitas serta peluang pasar, yang dalam tulisan ini mengerucut dalam program Pembinaan untuk menjamin mutu ekspor komoditas udang vaname. Melalui konsep Peran oleh Holsti, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana peran dari DKP Jawa Timur sebagai salah satu institusi negara. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam kajian ini, dengan pendekatan analisis data oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan, reduksi, paparan, dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pegawai DKP, sementara data sekunder didukung oleh dokumen resmi dan publikasi terkait. Validitas data diperiksa melalui triangulasi serta mengonfirmasi temuan kepada pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKP Jawa Timur melalui kegiatan Pembinaan GMP&SSOP, memiliki peran strategis sebagai Example yakni instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu ekspor komoditas udang vaname ke pasar AS pada tahun 2023, dan peran Internal Development yakni negara fokus untuk pengembangan dalam negeri dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah domestik.
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Penjaminan Mutu, Ekspor Udang Vaname
Copyright (c) 2025 Maira Ratna Suminar, Rizki Rahmadini Nurika (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di LuarPengadilan Melalui Arbitrase ( Studi Kasus Pada PT Agro Sinergi Nusantara, Kebun Tanoh Makmue Kecamatan Woyla Barat)
This study analyzes the effectiveness of industrial relations dispute resolution at PT Agro Sinergi Nusantara through out-of-court arbitration. Arbitration is considered effective in resolving disputes due to its faster process and lower costs compared to court proceedings. However, the success of arbitration is also influenced by the willingness of both parties to accept the decision. This study used qualitative methods with in-depth interviews and document analysis to understand the dynamics of dispute resolution at this company.
Arbitration, Dispute Resolution, Industrial Relations, PT Agro Sinergi Nusantara
Copyright (c) 2025 Siti Rakibah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Nikah Batin : Pandangan Ulama dan Stigma Bid’ah
The phenomenon ofspiritual marriage often sparks debate because it is considered valid spirituallybut does not comply with the pillars and requirements of marriage according to Islam.This study aims to examine the meaning of spiritual marriage, the traditional backgroundthat influences it, the views of scholars who consider it an innovation,and its social impact. The method used is aqualitative approach with a literature study through analysis of scholars' fatwas, scientific journals, and related Islamic legal literature. The results of the study indicate thatnikah batin without a valid contract has no basis in sharia law, has the potential tocause legal confusion, and is detrimental to the rights of women and children. This studysuggests the need for education on Islamic family law, the role of religious leaders, andimproved access to marriage registration to prevent the practice of nikah batin, whichcontradicts sharia law.
Copyright (c) 2025 Mutiara Dewi Lestari, Wahdinah, Shofia Ash Saudah, Nor Asifa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
The Pragmatic Strategies of Impoliteness Within Instagram Comment Sections (On The Discourse Surrounding Prabowo Subianto’s Speeches During The 2024 Political Cycle)
This study investigates the pragmatic strategies of impoliteness within Instagram comment sections, focusing on the discourse surrounding Prabowo Subianto’s speeches during the 2024 political cycle. As digital interaction reshapes communication, this research moves beyond simple categorisations of hostility to explore the "cyberpragmatics" of political interaction. Analysing interactions on official posts and foreign media reportages, specifically The Straits Times, this research identifies a divergence in linguistic behaviour rooted in "cultural blindness" and "ambient affiliation." At the same time, domestic discourse utilises sarcasm and meme-based humour; interactions with international media trigger distinct impoliteness strategies to enforce national face-saving mechanisms. Utilising Culpeper’s impoliteness framework and supporting studies on online animosity, the study reveals that Indonesian netizens employ bald-on-record impoliteness and weaponised irony to insulate political figures from external critique. The findings suggest that digital impoliteness is not merely a lack of etiquette but a structured identity-building strategy, or "homophily," in which aggression serves to bond the in-group against perceived out-groups.
Impoliteness strategies; Instagram; political discourse; social media; pragmatics
Copyright (c) 2025 Andreka Septiawan, Jihan Alayya, Tyara Ramadhani Safitri, Zahra Nurhaliza (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Daya Saing Organisasi
Pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen strategis yang tidak dapat dipisahkan dari agenda transformasi digital perusahaan. Karyawan dituntut untuk menguasai kompetensi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kecakapan adaptasi terhadap lingkungan kerja berbasis teknologi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu meningkatkan kapabilitas digital karyawannya cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat, produktivitas yang lebih tinggi, serta kemampuan inovasi yang lebih baik dibandingkan organisasi yang lambat beradaptasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka ialah suatu metode penelitian yang menganalisis kembali penelitian terdahulu yang relevan untuk memeperoleh pemahaman yang mendalam ataupun menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini juga lebih mengarah ke interpretasi kualitatif dari penelitian sebelumnya dengan strategi meninjau literatur. Seluruh temuan ini berpadu membentuk kesimpulan solid bahwa pembinaan sumber daya manusia merupakan strategi inti, bukan sekadar fungsi pendukung. Institusi yang ingin bertahan dan bersaing harus menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat strategi jangka panjang mereka, karena sumber daya manusia-lah yang menjadi penggerak utama inovasi, adaptasi, dan kesinambungan institusi.
strategi, sumber daya manusia, daya saing, organisasi
Copyright (c) 2025 Airin Jesica Sondakh, Karen Toar, Hestria Br Ginting (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
This study discusses the development of Islam in Southeast Asia, which has undergone significant dynamics since the 13th century through trade routes, proselytizing, and political power. The main issue in this study is how the process of Islamization took place in various regions such as Indonesia, Malaysia, and the Philippines, as well as the factors that influenced the acceptance of Islam amid local cultural diversity. The purpose of this study is to analyze the patterns of dissemination, the roles of scholars and traders, and the socio-political impact of the development of Islam on Southeast Asian societies. The method used is a literature study with a historical-comparative approach, utilizing primary and secondary sources in the form of classical manuscripts, travelogues, and modern academic research. The results of the study show that the development of Islam in this region is not uniform, but is influenced by different local contexts, resulting in a moderate form of Islam that is adaptive to local cultures and plays a major role in the formation of social and political identities in Southeast Asia.
Copyright (c) 2025 Intan Febriyanti, Indah Ramadani, Sarah Widya Astuti, Hudaidah, Risa Marta Yati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Merancang Pembelajaran Sejarah yang Inovatif Melalui Pendekatan Proyek (Project-Based Learning)
This study discusses the implementation of Project-Based Learning (PjBL) in history education as an effort to improve motivation, learning outcomes, and strengthen the character traits of the Pancasila Student Profile, which include collaboration, mutual cooperation, and critical thinking. In response to the challenges of 21st-century education and the development of digital technology, teachers are required to create innovative, interactive, and relevant history learning experiences that are enjoyable and connected to students’ real-life contexts. The theoretical foundations of constructivism, experiential learning, and social-collaborative theory indicate that PjBL is effective in encouraging students to build knowledge through research, discussion, and independent exploration of historical sources. Findings from various empirical studies show that PjBL increases students’ motivation, participation, and conceptual understanding, while also strengthening historical literacy skills through source analysis, field observation, and the creation of historical products. PjBL has also been proven to develop 21st-century skills such as creativity, communication, critical thinking, and group collaboration that reflect the value of mutual cooperation. On the other hand, this study identifies several implementation challenges, including limited time, insufficient technological facilities, low initial student motivation, and minimal parental support. Nevertheless, integrating PjBL with the values of the Pancasila Student Profile within local history projects has been shown to shape students’ social-intellectual character while improving the quality of history learning. Therefore, PjBL is deemed appropriate as a primary approach for developing history education in the Merdeka Curriculum.
Project Based Learning; History Learning; Pancasila Student Profile; Historical Literacy; Independent Curriculum.
Copyright (c) 2025 Intan Febriyanti, M. Al Aziz Akbar, Anggita Novi Ariyanti, Sani Safitri, Rani Oktapiani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Psychology of Nostalgia in Branding: A Literature Review
Nostalgia, a sentimental longing for the past, has emerged as a powerful psychological construct that shapes consumer attitudes, identity, and brand relationships across diverse market contexts. In branding, nostalgia can enhance affect, strengthen self-continuity, and foster social connectedness, which in turn elevate brand attachment, trust, and purchase intention. Strategically, firms deploy retro branding and heritage cues to evoke autobiographical and historical nostalgia, leveraging design, storytelling, and multisensory triggers to differentiate and create emotional resonance. However, effects are contingent on cohort relevance, authenticity, cultural context, and ethical practice, requiring careful measurement and design to avoid manipulation or exclusion. This review synthesizes foundational theories, mechanisms, executions, boundary conditions, methods, and future directions to guide evidence-based application of nostalgia in branding.
Copyright (c) 2025 Fajar Santoso, Bhenu Artha (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peranan Syariat Islam, Negara Dan Masyarakat Dalam Memerangi Hoax
This study aims to highlight the role of Islamic Sharia, the state and society in maintaining national stability and preserving public interests by combating hoaxes. At the beginning of the discussion, the researcher explains the definition of a hoax, the purpose of its creation and the effects it has on society in general. The researcher then shows how Islamic Shari'ah takes preventive action against the emergence of hoaxes and how Islamic Shari'ah combats hoaxes that have already emerged. The researcher presents the role of the state and society from different perspectives in combating hoaxes. The methodology used in the research is a qualitative approach by conducting library research (literature review) on references related to the research title. The results show that combating hoaxes has a close relationship with maintaining the stability of the country and maintaining the public interest, so it should be a shared responsibility.
Hoax, Islamic Sharia, Society, State, Role
Copyright (c) 2025 Ramram Mansur Ramdani, Yusuf Zainal Abidin , Aep Kusnawan, Muhamad Zuldin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Smart-Village: Peluang dan Tantangan Transformasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang implementasi smart-village di Kabupaten Merauke serta mengidentifikasi berbagai tantangan pada aspek kebijakan, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai dasar penyusunan strategi implementasi yang kontekstual. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, penelitian ini menggali dinamika transformasi digital desa melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan. Informan penelitian terdiri atas aparatur pemerintah desa, pejabat dinas terkait, tokoh masyarakat adat, penyedia layanan internet, dan pengguna layanan digital, sehingga memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai kesiapan digital di wilayah perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart-village di Merauke masih berada pada tahap awal, ditandai dengan keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital aparatur, serta lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Namun demikian, terdapat peluang strategis berupa dukungan kebijakan daerah, potensi ekonomi lokal, dan partisipasi generasi muda dalam adopsi teknologi. Temuan ini menegaskan pentingnya model tata kelola kolaboratif serta strategi implementasi yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur governance digital di wilayah terpinggirkan dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pengembangan smart-village yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke
Copyright (c) 2025 Esau Hombore (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah di tiga desa perbatasan, yakni Kampung Sota, Kampung Okaba, dan Kampung Wasur. Subjek penelitian terdiri dari 30 informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk anggota komunitas adat, tokoh masyarakat, dan pejabat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan koding tematik dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran politik, pengetahuan hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses informasi, dan kebijakan yang responsif. Komunitas adat berperan penting dalam memberikan masukan, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan kebijakan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adat merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke
Copyright (c) 2025 Damianus Katayu (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Petunjuk Nabi SAW dalam Menjaga Kesehatan
Health is a very important asset for every person. Maintaining health is a matter that has always received attention from the vast majority of humanity throughout all times, whether at the individual, community, or even national level. Islam, as a religion that encompasses all aspects of human life, also pays attention to the health of its followers. This is because health is one of the things that will facilitate the smooth performance of worship by a servant of God. In fact, in several acts of worship, a person who is less healthy will receive concessions (rukhṣah) to not perform worship, or to substitute their worship with a way that is lighter for them. The Hadiths of Prophet Muhammad SAW, as the second source of Islamic teachings, contain numerous narratives that serve as guidance for Muslims to maintain their health. This is evidenced by the existence of a special chapter entitled Kitāb Aṭ-Ṭibb (Book of Health/Medicine), which contains matters related to disease, health, and methods of treatment. This research aims to analyze the scientific compatibility and practical relevance of health principles in Islam with the principles of modern public health. The research method uses a systematic literature review approach through searching and analyzing more than articles from national and international research journals in various languages. The author chose this approach because the object of study is hadith texts along with their explanations, which are compared with the latest research related to theory and practice of health in the modern era. The research results show that the principles of Aṭ-Ṭibb An-Nabawi (Prophetic Medicine) have high scientific validity through several controlled trials for various Islamic health practices. The framework based on maqāṣid asy-syarī'ah (objectives of Islamic law) shows perfect alignment with the Sustainable Development Goals, with implementation that requires standardization of guidelines and interdisciplinary collaboration. In conclusion, systematic integration between prophetic medicine and evidence-based medicine can optimize health standards and contribute significantly to global health security, particularly in Muslim-majority countries.
Copyright (c) 2025 Danni Nursalim, Muhammad Zuldin, Aep Kusnawan, Yusuf Zainal Abidin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja
This article examines Indonesia’s diplomatic efforts in addressing human trafficking cases in Cambodia, with a focus on protecting Indonesian citizens (WNI) who are victims of cross-border exploitation. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review, analyzing scholarly journals, books, official reports, and reliable online sources on human trafficking and international diplomacy. Findings indicate that Indonesia’s diplomacy plays a strategic role through bilateral and multilateral mechanisms, including the signing of Memoranda of Understanding (MoUs) with the Cambodian government, cooperation within ASEAN forums, and collaboration with international organizations such as Interpol, IOM, and ILO. Indonesia has also strengthened migrant worker protection through the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI), improved transparency in migration processes, and provided law enforcement training. Interpol Indonesia contributes significantly to accelerating victim identification and apprehending transnational criminals. These diplomatic initiatives function not only as foreign policy instruments but also as means to protect human rights, effectively enhancing legal protection, expediting victim repatriation, and reducing human trafficking in Southeast Asia, particularly in Cambodia.
Indonesian diplomacy, human trafficking, Cambodia, migrant workers, protection of Indonesian citizens
Copyright (c) 2025 Cyndi Ardanya, Meylinda Ekalia Wulandari, Kustiawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan sebagai kelompok rentan dalam konflik pembangunan Rempang, sebuah proyek strategis nasional yang menimbulkan relokasi paksa, ketegangan sosial, dan peningkatan intervensi aparat keamanan. Tujuan penelitian ini adalah menilai pemenuhan kewajiban hukum negara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan CEDAW yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Perempuan mengalami tekanan psikologis, kehilangan akses ekonomi, intimidasi, pembatasan ruang gerak, serta ketiadaan pendampingan psikososial yang memadai dalam proses relokasi. Negara belum menerapkan prinsip responsif gender, nondiskriminasi, partisipasi bermakna, serta perlindungan khusus sebagaimana mandat CEDAW dan hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum dioperasionalkan secara efektif, sehingga perempuan tidak memperoleh perlindungan substantif dalam konflik Rempang. Diperlukan penguatan arus utama gender, transparansi kebijakan, serta mekanisme pemulihan yang komprehensif untuk menjamin hak perempuan dalam agenda pembangunan ke depan.
Copyright (c) 2025 Yelly Laksmi Nariswari, Muhamad Rafi Fadly Rizqulloh, Annisa Artikasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0