Implementasi Tata Kelola Data Sektoral Mendukung Satu Data Indonesia di DLHP Provinsi Sumatera Selatan
DOI:
https://doi.org/10.63822/jenhd578Keywords:
Metadata, Data Sektoral, Tata Kelola DataAbstract
Transformasi digital mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Satu Data Indonesia yang menekankan penerapan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola data sektoral di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Program Satu Data Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur selama pelaksanaan Program Magang Berdampak Kominfo Satu Data Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola data di DLHP telah mendukung penyelenggaraan Program Satu Data Indonesia melalui pengumpulan data, standardisasi, pengisian metadata, integrasi data, serta penggunaan kode referensi sebelum publikasi pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Namun, peningkatan konsistensi metadata, keseragaman format data, dan koordinasi antarbidang masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas data sektoral serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data.
References
Adinegoro, B., Ruputhy, M., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia : Sebuah Antitesis. Jurnal Ilmu Administrasi, 16, 1–11.
Dwi Shandika, M., Islam Negeri Sumatera Utara Medan, U., Studi Manajemen, P., & Ekonomi Dan Bisnis Islam, F. (2025). Peran Arsitektur Data Dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Data Di Era Transformasi Digital. Jurnal Ilmiah Research Student, 2(2), 3025–5708. https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5441.
Eli Apud Saepudin, Firlyn Solehatunnisa, Nurul Aida Lestari, Ratu Al Viola Gunawan, & Shifa Fadilah. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 442–452. https://doi.org/10.63822/pydk5v51
Hapsari Aprilia, & Permana Iip. (2025). View of The Implementation of Data Interoperability Services in the Government of West Sumatra Province. The Future of Education Journal, 4(7), 2623–2635. https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/article/view/909/736
Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 10(1), 1–25. https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025
Irham Febrieka, P. H., & Putra, P. O. H. (2025). Methods for Standardizing Metadata at Pusdatinrenbang Bappenas. IEEE Access, 13, 76145–76160. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3559936
Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 10(1), 13. https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750
Ismail, M. S., Igirisa, I., & Tohopi, R. (2025). Integrated Data Governance: An Analysis of One Data Indonesia Policy Implementation in Pohuwato District, Indonesia. Asian Journal of Education and Social Studies, 51(5), 830–836. https://doi.org/10.9734/ajess/2025/v51i51963
Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 10(2), 356–383. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266
OECD. (2019). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Publishing. In The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Publishing.
OECD. (2022). Going Digital Guide to Data Governance Policy Making. In Going Digital Guide to Data Governance Policy Making. https://doi.org/10.1787/40d53904-en
OECD. (2026). Digital Government Index and Open, Useful and Re-usable Data Index. (90), 1. https://www.oecd.org/en/publications/digital-government-index-and-open-useful-and-re-usable-data-index_6347ec74-en.html
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39. (2019). Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden, (004185), 1–35. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019
Raja, H. S., & Adlan, C. A. (2022). Satu Data Indonesia in Sectoral Statistics: Concept of Satu Data Metadata Framework (SDMF). Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics, 2021(1), 315–325. https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i1.243
Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Kumorotomo, W., & Arie Saputra, H. (2024). Optimizing Data Interoperability for System Efficiency: One Data Standard in the Government Environment. Jurnal Studi Pemerintahan, 313–339. https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.379
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rizky Syatria (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
