Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, dan Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
DOI:
https://doi.org/10.63822/trkn6653Keywords:
Pendapatan Asli Daerah; Transfer Pusat; Investasi Daerah; Kemandirian Daerah; Fixed Effect ModelAbstract
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri secara fiskal, namun kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan hanya sekitar 14 hingga 17 persen selama periode 2021–2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, dan Investasi Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Populasi penelitian adalah seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh selama periode 2021–2025, sehingga diperoleh 114 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan program EViews 12, dan hasil uji Chow serta uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Investasi Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Model penelitian mampu menjelaskan 94,1 persen variasi Kemandirian Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap merupakan strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal, sementara investasi daerah perlu diarahkan pada kegiatan produktif agar mampu memperluas basis penerimaan daerah dalam jangka panjang.
References
Afiah, N. N., Mulyani, S., & Ulfi, I. H. (2021). Investasi daerah dan e-government serta implikasinya terhadap kemandirian daerah. Bina Ekonomi, 25(2), 115–134.
Agustin, M. S., Mintarti, S., & Defung, F. (2023). Pengaruh inflasi, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kesenjangan daerah. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 20(3), 395–405.
Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S., & Rantung, M. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 123–129.
Dewi, N. A. W. T., Dewi, L. G. K., & Wiguna, I. G. N. H. (2024). Analisis flypaper effect dan implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah: Efek moderasi upaya pajak. Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 1–19.
Fadhilla, R. N., Nissa, D. N. F., & Putri, M. A. (2025). Menakar kemandirian keuangan daerah: Studi kasus ketergantungan fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, 10(2), 129–143.
Farrakhy, S. D., & Dewi, S. P. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(10).
Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu. EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 69–80.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS (Cetakan VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). Dasar-dasar ekonometrika (Edisi 5). Salemba Empat.
Halim, A. (2014). Akuntansi keuangan daerah (Edisi 4). Salemba Empat.
Handayani, R. (2020). Metodologi penelitian sosial budaya. Bumi Aksara.
Hutagaol, K. U., Siahaan, S. B., & Ginting, M. C. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba. Jurnal Skripsi Akuntansi, 1(1), 88–95.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Data realisasi APBD. https://www.djpk.kemenkeu.go.id
Khoiriyah, S. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah [Skripsi]. Universitas Semarang.
Kinanti, M. A., & Santorry, S. (2025). Pengaruh dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi DIY 2014–2024. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 9(2), 138–157.
Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 7(3), 411–417.
Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 5(1), 14–31.
Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Hukum otonomi daerah. Mitra Wacana Media.
Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., & Malik, A. (2025). Tantangan dan peluang otonomi daerah dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. Kalianda Halok Gagas, 8(1), 1–16.
Putri, I. N., & Berliani, K. (2025). Pengaruh PAD, belanja daerah, dan SiLPA terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang Selatan 2015–2024. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 9128–9140.
Rahmawati, M. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah, dan belanja modal terhadap kemandirian daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019–2023 [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Reza, M., & Sopiana, Y. (2023). Analisis PDRB perkapita, investasi pemerintah, dan inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 6(1), 477–488.
Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Supiah, I. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia [Skripsi]. Universitas Malikussaleh.
World Bank. (2022, November 15). Subnational revenue mobilization: A critical issue for success in fiscal decentralization. World Bank Blogs.
Yusiawati, D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). Effect of investment, GRDP per capita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 96–108.
Zakaria, R. A., & Lathifah, N. (2024). Analisis flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016–2022. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 3(5), 543–554.
Zulvan, M. F., & Purbasari, H. (2024). Pengaruh investasi, belanja modal, dan pendapatan asli daerah pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal EMT KITA, 8(1), 175–186.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Malika Zahra, Muttaqien Muttaqien, Darmawati Darmawati, Ristati Ristati (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
