Problematika Penerapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas (Studi Pada Klinik Pratama BNN Kota Surabaya)

Authors

  • Heru Prasetyo Universitas Negeri Surabaya Author
  • Rohmatul Laily Sudarto Universitas Negeri Surabaya Author

DOI:

https://doi.org/10.63822/e5d71825

Keywords:

Izin operasional klinik; klinik pemerintah non-BLU, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Asas proporsionalitas.

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematika penerapan persyaratan perpanjangan izin operasional klinik pemerintah non-Badan Layanan Umum (non-BLU) dengan studi kasus Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, khususnya persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ditinjau dari asas proporsionalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode sosiologis, perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, PBG merupakan persyaratan dasar yang bertujuan sah menjamin keselamatan bangunan. Namun secara implementatif, penerapannya belum proporsional karena klinik berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan perjanjian pinjam pakai, sehingga BNN tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan PBG. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan mekanisme koordinasi lintas instansi yang baku, keterbatasan anggaran karena pembiayaan bergantung pada APBN, serta peralihan kewenangan perizinan ke DPMPTSP melalui Surabaya Single Window Alfa yang menghilangkan ruang pertimbangan administratif. Persyaratan PBG memenuhi uji kesesuaian, tetapi penerapannya yang seragam belum memenuhi uji keperluan dan uji keseimbangan dalam arti sempit. Diperlukan mekanisme koordinasi lintas instansi yang baku serta jalur alternatif yang proporsional bagi klinik pemerintah non-BLU.

References

Gusman, Delfina; WD, M. B. (2018). Tumpah Tindih Dalam Proses Perizinan Klinik Pratama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. UNES Law Review, 1(2), 148–156. https://media.neliti.com/media/publications/270556-tumpah-tindih-dalam-proses-perizinan-kli-7303ff26.pdf

HR, R. (2018). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Rajawali Pers.

Kartimin, I Wayan; Arjaya, IM; Terimajaya, I. W. (2026). Reformasi Sistem perizinan Berbasis Risiko dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 9. https://doi.org/https://doi.org/10.47532/raadkertha.v9i1.604

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group.

Pratiwi, Cekli Setya; Yulita, Christina; Fauzi; Purnamawati, S. A. (2018). Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). In LeIP.

Sari, D. M. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 tahun 2021 Dalam Pelayanan Perizinan Online Surabaya SIngle Windows (SSW) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI), 1(4).

Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 541–557. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557

Tresna, M. F., Kridantika, W. S., Ageng, Y. R., & Firmansyah, A. (2023). Kinerja Keuangan Dan Kinerja Layanan Dalam Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnalku, 3(1), 99–106. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.376

Published

2026-11-21

How to Cite

Prasetyo, H. ., & Sudarto, R. L. (2026). Problematika Penerapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas (Studi Pada Klinik Pratama BNN Kota Surabaya). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11598-11608. https://doi.org/10.63822/e5d71825