Konsolidasi PDI Perjuangan dalam Memperjuangkan Kepentingan Buruh di Kabupaten Deli Serdang
DOI:
https://doi.org/10.63822/jdkfg621Keywords:
party consolidation; labour advocacy; PDI Perjuangan; political interest; Deli SerdangAbstract
Partai politik berbasis massa memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk mengartikulasikan kepentingan basis massanya, termasuk kaum buruh. Namun, di Kabupaten Deli Serdang persoalan ketenagakerjaan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, sistem upah borongan dan target, lemahnya keselamatan kerja, serta terbatasnya kepesertaan jaminan sosial masih terjadi dan semakin menguat setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terhadap program aksi bela kepentingan buruh serta mengidentifikasi strategi konsolidasi yang dijalankan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pengurus DPC partai, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD, anggota ormas mitra partai, akademisi, perwakilan media lokal, serta tiga pekerja dari sektor pabrik, perkebunan kelapa sawit, dan angkutan umum, yang dilengkapi observasi partisipan dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi partai dijalankan melalui garis komando “tegak lurus” dari DPP hingga anak ranting, kaderisasi berbasis ideologi Marhaenisme, komunikasi politik dengan buruh, serta kolaborasi dengan ormas mitra. Advokasi buruh ditempuh melalui bantuan hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD, dan peran partai sebagai penyeimbang pemerintah daerah. Konsolidasi tersebut efektif membuka saluran artikulasi keluhan buruh, tetapi belum menghasilkan perbaikan kesejahteraan ekonomi yang nyata. Efektivitas pembelaan hak buruh dengan demikian ditentukan oleh integrasi antara kekuatan struktural partai dan keterlibatan yang berkelanjutan serta inklusif dengan seluruh buruh tanpa memandang afiliasi politiknya.
References
Bakhtiar, B., Sakman, S., Randiawan, R., & Ridhoh, M. Y. (2025). Penguatan karakter komunikasi politik berbasis ideologi politik partai. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 10(1), 219–232. https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11781
Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi oligarki dan ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 135–152.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Dahl, R. A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. Yale University Press.
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. (2025). Rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 2025–2026.
Efendi, D., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2021). From fiqh to political advocacy: Muhammadiyah’s ecological movement in the post New Order Indonesia. Studia Islamika, 28(2), 245–272.
Hadiz, V. R. (2025). Still the “opium of the masses”? Religion and labour struggles in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 55(3), 366–387. https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2311075
Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics. Cornell University Press.
Kunarti, S., Hidayah, N. P., Hariyanto, H., & Ulum, M. B. (2024). The legal politics of outsourcing and its implication for the protection of workers in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 8(1), 1–19.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Putra, E. A. M., Kusuma, L. A. N., Syahid, F. I. J., & Anggraini, N. S. (2024). Penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Lex Renaissance, 9(2), 423–449. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art8
Putrisina, & Damanik, D. J. (2021). Pengaruh upah dan premi terhadap kepuasan kerja pemanen kelapa sawit di PTPN II Kebun Limau Mungkur Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Agrilink: Kajian Agribisnis dan Rumpun Ilmu Sosiologi Pertanian, 3(2).
Sartori, G. (1976). Parties and party systems: A framework for analysis. Cambridge University Press.
Ulum, M. B. (2020). Indonesian democracy and political parties after twenty years of reformation: A contextual analysis. Indonesia Law Review, 10(1), 1–22.
White, B., & Taylor, M. (2025). Labour and land in Indonesia: An introduction. Journal of Agrarian Change, 25(4).
Zahri, M. R. (2021). Problematika pengaturan organisasi sayap partai di Indonesia. Jurist-Diction, 4(5), 823–840.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Piter Youngren, Dahlan A. Rahman, M. Rizwan, Taufik Taufik (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



