Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISoH) Online ISSN 3090-174X & Cetak ISSN 3090-1367 merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan oleh Indo Publishing menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa. JISoH memiliki fokus dan ruang lingkup yang terdiri dari; ILMU SOSIAL (Sosiologi, Antropologi, Ilmu ekonomi, Sejarah, Ilmu politik, Hukum, Administrasi Publik, Ilmu komunikasi, Psikologi) HUMANIORA (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Sastra, Seni, Agama, Sosiologi, Antropologi Studi media) Cara mengirim artikel ke Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISoH); Pilih Register or Login untuk mengirim artikel Atau pilih Make a new submission bila sudah pernah register/daftar Unduh Template (English) | Template (Indonesia) Mau proses cepat? hubungi kami! APC Rp. 120.000,-
Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Sekolah yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Education plays a crucial role in improving the quality of human resources and supporting national development. In the context of schools, the leadership of the principal is one of the key factors determining the success of the educational process. This study aims to analyze the leadership strategies of school principals in developing high-quality and competitive schools. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from various sources of literature, including books, scientific journals, articles, and other relevant documents related to the research topic. The findings indicate that principals have a strategic role in improving the quality of education through various leadership strategies, such as enhancing teachers’ competencies through training and professional development, fostering a positive school culture, and implementing effective school management. In addition, principals also function as motivators who are able to establish strong working relationships with teachers and create a supportive and conducive work environment. Effective leadership strategies contribute to improving teacher performance, the quality of learning, and student achievement. Therefore, effective principal leadership plays a vital role in developing schools that are high-quality, competitive, and capable of responding to the challenges in the field of education.
principal leadership; educational quality; teacher competence; school management; leadership strategies.
Copyright (c) 2026 Muhammad Bagas Hidayatullah, Allyah Zahirah, Radit Septa Wijaya, Syriffudin4 Syariffudin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dinamika Kepemimpinan Perempuan dalam Struktur Tentara Nasional Indonesia: Analisis Relasi Kekuasaan dalam Kebijakan Institusional
Institusi militer secara historis dibangun di atas struktur hierarki yang kuat dan nilai-nilai maskulinitas yang mempengaruhi distribusi kekuasaan serta pola kepemimpinan dalam organisasi. Kondisi ini sering menempatkan perempuan pada posisi marginal dalam sistem karier militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kepemimpinan perempuan dalam struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta bagaimana relasi kekuasaan dalam kebijakan institusional mempengaruhi peluang perempuan mencapai posisi kepemimpinan strategis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review. Analisis dilakukan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan pendekatan Feminist Institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh mekanisme institusional seperti sistem promosi pangkat, jalur karier, serta budaya organisasi yang masih didominasi norma maskulinitas.
Copyright (c) 2026 Alif Mahesa Tanujiwa, Davi Dwi Julio, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Menyeimbangkan Dukungan dan Tantangan: Peran Kepala Sekolah dalam Perubahan Kurikulum dan Kemajuan Teknologi
Artikel ini mengkaji peran kepala sekolah dalam menghadapi perubahan kurikulum dan kemajuan teknologi melalui metode studi literatur, dengan fokus pada keseimbangan antara dukungan dan tantangan yang muncul. Kajian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sangat sentral dalam memastikan keberhasilan perubahan, dengan dukungan dari kebijakan pendidikan, kolaborasi eksternal, serta dukungan internal dari sekolah dan masyarakat. Namun, mereka juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur. Untuk menyeimbangkannya, kepala sekolah perlu menjalankan peran sebagai pemimpin instruksional, manajer sumber daya, mediator komunikasi, dan pembelajar yang terus berkembang, guna memastikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi masa depan.
Copyright (c) 2026 Shifa Nurria, Muhammad Bimo Putra Pratama, Syarifuddin Syarifuddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dekonstruksi Maskulinitas Hegemonik dan Reinterpretasi Patriarki dalam Budaya Pernikahan Adat Bugis-Makassar: Analisis Wacana Kritis pada Film “Jodoh 3 Bujang”
Relasi antara gender, tradisi budaya, dan media populer semakin menjadi topik fundamental dalam kajian sosial dan politik kontemporer. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, tradisi uang panai dalam pernikahan adat sering dipahami tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang melegitimasi maskulinitas hegemonik melalui kemampuan ekonomi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana film “Jodoh 3 Bujang” menegosiasikan maskulinitas hegemonik serta mereinterpretasi narasi patriarki yang tertanam dalam tradisi pernikahan Bugis-Makassar melalui representasi uang panai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Norman Fairclough. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi adegan film, transkripsi dialog yang berkaitan dengan relasi gender dan tradisi uang panai, serta studi literatur mengenai budaya Bugis-Makassar, patriarki, dan maskulinitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut merepresentasikan uang panai sebagai bentuk kapital simbolik maskulinitas yang memperkuat tanggung jawab ekonomi laki-laki serta status sosial dalam struktur patriarki. Namun demikian, alur naratif film juga menampilkan proses negosiasi yang mempertanyakan standar maskulinitas hegemonik yang normatif. Film ini mereinterpretasi makna uang panai melalui transformasi simbolik dengan menampilkan agensi perempuan serta kemungkinan negosiasi nilai patriarki tanpa harus merombak struktur budaya secara radikal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian gender dan politik dengan menunjukkan bahwa film lokal dapat menjadi ruang diskursif dalam menegosiasikan relasi kuasa gender dalam tradisi budaya dan realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, transformasi nilai patriarki dapat terjadi melalui reinterpretasi simbolik dan diskursif tanpa harus melalui dekonstruksi struktural yang revolusioner.
Copyright (c) 2026 Dzakwan Irawan, Vanessa Habuzaifah, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Rekonstruksi Makna Maskulinitas melalui Labelling “Cowok Princess” pada Platform TikTok
Label "cowok princess" yang berkembang di platform TikTok merepresentasikan fenomena sosial-kultural yang mencerminkan tegangan antara norma maskulinitas tradisional dengan ekspresi emosional laki-laki yang semakin terbuka di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana label tersebut berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi makna maskulinitas melalui interaksi kolektif pengguna TikTok. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipan terhadap komentar pada video TikTok periode 2024–2025 dengan total 180 komentar dari 15 video yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori labelling Howard S. Becker. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tema utama: konstruksi label sebagai produk sosial kolektif, bekerjanya master status dalam ruang digital, dan internalisasi label oleh pengguna. Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan memainkan peran yang sangat aktif dalam membentuk dan menegakkan batas-batas norma maskulinitas melalui pengalaman relasional yang mereka bagikan di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa TikTok bukan sekadar platform hiburan, melainkan arena aktif tempat makna maskulinitas terus diproduksi, diperdebatkan, dan direkonstruksi oleh jutaan penggunanya setiap hari.
Copyright (c) 2026 Sultan Nadhifa, Muhammad Wafikurrizky Nugraha, Rafael Kamajaya, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Upaya Lingkar Studi Feminis untuk Meningkatkan Kepedulian Kesetaraan Gender
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lingkar Studi Feminis dalam meningkatkan kepedulian serta kesadaran terhadap kesetaraan gender, khususnya dalam meningkatkan kepedulian kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan sosial karena masih kuatnya pengaruh budaya patriarki yang membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik feminisme, gerakan sosial, dan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkar Studi Feminis memiliki peran penting sebagai ruang kolektif bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran kritis melalui kegiatan kajian, diskusi, edukasi publik, kampanye, serta advokasi. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran mengenai isu gender, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan keberanian perempuan dalam menyuarakan hak dan aspirasinya di ruang publik. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh komunitas ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kuatnya budaya patriarki, kesalahpahaman terhadap konsep feminisme, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak agar gerakan ini dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara gender.
Copyright (c) 2026 Luthfiyyah Annisa Pramita, Diyana Anis, Ika Arinia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Gender Mainstreaming dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah : Analisis IKU dan DPA Provinsi Banten
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi krusial untuk pembangunan inklusif dengan mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh kebijakan publik. Penelitian ini menganalisis implementasi PUG melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Banten menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan. Analisis dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dan penganggaran menunjukkan PUG telah ada secara formal, namun integrasi substantif terbatas: hanya 13,8% IKU responsif gender dan 0,31% GRB dari APBD Rp 28 triliun (7 SKPD/4,6%). Program seperti pendampingan KDRT DP3APPKB (Rp 450 juta, 300 perempuan) menonjol, tetapi mayoritas indikator generik tanpa disaggregasi (pedesaan vs perkotaan). Hambatan meliputi kapasitas birokrasi rendah, komitmen politik lemah, dan data gender minim. Penelitian merekomendasikan Perda GRB, template IKU terpilah, dan dashboard monitoring untuk transformasi tata kelola inklusif.
Copyright (c) 2026 Nur Sofi Desnianum, Puput Aurelia, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus untuk Membangun Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi
Pancasila berfungsi sebagai landasan negara sekaligus sistem nilai yang menjadi pedoman kehidupan sosial, kebangsaan, dan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan tinggi, nilai-nilai Pancasila memainkan peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa, membantu mereka mengembangkan integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kebangsaan. Namun, kemajuan globalisasi, transformasi digital, dan dinamika sosial generasi muda menghadirkan tantangan baru bagi proses internalisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus dan kontribusinya terhadap pengembangan karakter mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan tinjauan pustaka yang mengkaji berbagai artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan pengembangan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan tinggi dapat direalisasikan melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, seperti proses pembelajaran, kegiatan organisasi mahasiswa, interaksi sosial antar mahasiswa, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Nilai-nilai toleransi, kerja sama, demokrasi, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial merupakan aspek krusial dalam pengembangan karakter mahasiswa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi harus mengembangkan strategi pendidikan yang secara kontekstual mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sehingga mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Copyright (c) 2026 Afifah Navira, Wusti Alya Ramadhani, Nurul Tania, Joice Tinambunan, Putri Sari Margaret Julianty Silaban (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Organisasi Mahasiswa Tempat Belajar Kepemimpinan atau Ajang Popularitas
This research discusses Student Organizations as a Place to Learn Leadership or a Venue for Popularity by using qualitative research with library studies. The results show that several aspects were found, such as Leadership, Organizational Culture, Existence, Interest, and Soft Skills. Student organizations play an important role in the personal development of students. Organizations not only serve as a platform to carry out campus activities, but also as a learning medium for students to develop leadership, organizational culture, self-existence, interest in organizing, and soft skills. Through organizational activities, students can learn to lead, collaborate, communicate, as well as manage time and responsibilities. Additionally, a good organizational culture can enhance work spirit, solidarity, and the success of the organization. Students' interest in participating in organizations is influenced by internal factors such as the desire to develop themselves and their talents, as well as external factors such as support from the campus environment and friends. However, in practice, student organizations can also become a place to seek existence or popularity, especially when the motivation for organizing is more oriented toward social recognition rather than self-quality development.
Copyright (c) 2026 Rey Kurnia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kebebasan Ekspresi Digital Perspektif Gender dalam Kasus Laras Faizati
Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus sosial maupun politik melalui media sosial. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama ketika ekspresi yang disampaikan dianggap melanggar batas yang diatur oleh regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebebasan ekspresi digital dari perspektif gender dalam kasus Laras Faizati. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, serta media daring. Analisis penelitian menggunakan perspektif subaltern counterpublics dari Nancy Fraser untuk memahami bagaimana perempuan sebagai kelompok yang sering berada dalam posisi subordinat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana menyuarakan pengalaman dan kritik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi ruang alternatif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di sisi lain, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan seperti intimidasi daring, tekanan sosial, serta potensi kriminalisasi melalui regulasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan adil guna menjamin kebebasan berekspresi perempuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Copyright (c) 2026 Muhamad Faqih Riyadul Azis, Stella Angeline Lusman, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Responsivitas dan Koordinasi KPU Kota Jambi dalam Verifikasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024
This study examines how the General Election Commission (KPU) of Jambi City developed responsiveness and coordination in verifying support for prospective candidates for the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in the 2024 General Election. The study is grounded in the importance of support verification as a stage that determines the validity of independent candidacy, as well as in continuing problems related to data accuracy, procedural consistency, inter-organizational coordination, and the use of the Candidate Information System (SILON). This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, document analysis, and limited observation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that support verification in Jambi City functioned not merely as an administrative procedure, but also as a practice of electoral governance that required rapid response, procedural accuracy, and consistent coordination among implementing actors. The responsiveness of KPU Jambi City was reflected in its prompt handling of verification findings and its provision of space for clarification, while coordination functioned as a mechanism for aligning work processes and controlling the quality of decisions. SILON contributed to administrative organization and data traceability, but its effectiveness remained dependent on operator capacity, technical readiness, and institutional coordination. This study concludes that the quality of support verification is determined not only by formal compliance with regulations, but also by the institutional capacity of election administrators to translate rules into responsive, coordinated, and accountable practices.
Copyright (c) 2026 Juliana Presenia Pardede, Nasuhaidi Nasuhaidi, Zakly Hanafi Ahmad (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Evaluasi Pengawasan Bawaslu Kota Jambi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025
Continuous Voter Data Updating (PDPB) is a policy designed to maintain the accuracy and integrity of voter lists on a regular basis outside the electoral stages. This study aims to analyze the implementation of the 2025 Continuous Voter Data Updating in Jambi City and to evaluate the supervision carried out by the Jambi City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in ensuring the quality of the voter list. This study used a qualitative approach with a descriptive method. The data were collected through in-depth interviews with commissioners and staff of Bawaslu Jambi City, officials of the Jambi City General Election Commission (KPU), and other relevant stakeholders, supported by documentation studies of laws and regulations, supervisory reports, and other electoral documents. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and method triangulation. The results show that the implementation of the 2025 PDPB in Jambi City has procedurally been carried out regularly and in accordance with existing regulations, but substantively it has not been fully optimal. There are still inconsistencies in voter data caused by delays in updating death records, changes of domicile, the lack of optimal data integration among institutions, and low public participation in reporting data changes. Bawaslu Jambi City has performed preventive and corrective supervisory functions through data examination, field spot checks, the provision of corrective recommendations, and the receipt of public reports. Such supervision has contributed to improving the accuracy and accountability of the voter data updating process, although its effectiveness remains limited because Bawaslu’s authority is recommendatory in nature and the follow-up actions largely depend on coordination with the KPU and other related institutions. Therefore, strengthening data integration, institutional coordination, and public participation is necessary to ensure the sustained quality of the voter list.
Copyright (c) 2026 Yola Agnesia Naibaho, Nasuhaidi Nasuhaidi, Zakly Hanafi Ahmad (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pandangan Audiens terhadap Ekspresi Gender dalam Konten Edukasi di TikTok @kakakitwil (Oki Ardian)
Platform media sosial, khususnya TikTok, membuka peluang bagi individu untuk mengekspresikan diri, termasuk ekspresi gender, sekaligus memicu berbagai respons dari para audiens. Salah satu kreator yang aktif dalam berinteraksi dengan pengikutnya ialah Oki Ardian atau disebut sebagai Ka Itwil. Ia sering merespons pertanyaan dari audiensnya dan membahas pengalaman kegiatan sehari-hari melalui konten edukatif yang dibagikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang melibatkan analisis berbagai sumber terkait gender, media sosial, serta respons audiens dalam ruang digital. Analisis dilakukan dengan mengacu teori performativitas gender dari Judith Butler, yang melihat gender sebagai identitas yang terbentuk melalui tindakan, cara memperlihatkan tubuh, dan praktik sosial dilakukan berulang kali. Hasil kajian menunjukkan bahwa konten edukasi yang disampaikan tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman dan nasihat bagi pengikutnya, tetapi memunculkan variasi respons audiens yang dipengaruhi oleh norma sosial mengenai gender. Beberapa audiens menunjukkan dukungannya dan merasa terhubung karena penyampaian yang bisa berkomunikasi dengan baik, sedangkan kelompok lain memberikan kritik karena merasa ekspresi itu tidak sesuai dengan norma gender yang berlaku. Temuan ini menunjukkan media sosial menjadi ruang transaksi dan interaksi sosial, dimana ekspresi gender, nilai-nilai budaya, dan interpretasi audiens saling berinteraksi dalam membentuk makna di ruang digital.
Copyright (c) 2026 Rieta Triana, Noni Nabilatun Nufus, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Revitalisasi Fungsi Sosial Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi pada Masjid Al-Mubarokah Desa Bungamas, Kabupaten Lahat
This research aims to analyze the revitalization of the mosque's social function in empowering the village community thru a study of Al-Mubarokah Mosque in Bungamas Village, Kikim Timur District, Lahat Regency. The mosque, which has stood since 1915 on waqf land, initially started as a small, simple prayer room, but then underwent gradual development and renovation until it became a two-story permanent mosque capable of accommodating a larger number of worshipers. In addition to serving as a place of worship, the mosque also becomes a center for religious and social activities in the community. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques thru field observations, interviews with mosque administrators, and documentation. The research results show that Al-Mubarokah Mosque not only serves as a place for performing ritual worship such as congregational prayers but also plays a role in strengthening the religious life and social solidarity of the village community. Various activities such as preaching, study groups, and social programs like sacrificial animal lotteries are able to increase community participation and strengthen the values of togetherness and mutual cooperation. In addition, transparent financial management and a clear organizational structure also support the sustainability of various mosque activities. Thus, the revitalization of the social function of Masjid Al- Mubarokah reinforces its role as an important religious and social institution in supporting the empowerment and development of the Islamic community at the village level.
Mosque, Revitalization, Social function of mosque, Community empowerment, Mosque management
Copyright (c) 2026 Aulia Nisa Nur Rahma, Desta Nur Khotimah, Citra Anilia, Karmila Sari, Hudaidah Hudaidah, Tyas Fernanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Konsep dan Perkembangan Masjid: Studi Kasus Masjid Nurul Huda Babat Toman
As a place of worship for Muslims, mosques play an important role in religious, social, and educational aspects of society. Mosques not only serve as a place to perform congregational prayers, but also as a center for missionary activities, community development, and social interaction within the surrounding community. Historically, mosques have undergone changes in function and building design in line with the progress of the times and the needs of society. These changes illustrate that mosques have adapted to various historical phases. This article was written to discuss the basic foundations of mosques, including their definition, function, history, and development. In addition, this article also focuses on the history and development of the Nurul Huda Babat Toman Mosque. In this study, the method used is qualitative with a historical approach. Data was obtained through interviews with relevant sources and by searching for articles and scientific journals related to the topic being studied. The findings of the study show that the Nurul Huda Babat Toman Mosque is very important for the religious life of the local community. This mosque has also undergone developments over time, both in terms of its functionality and its existence in the community. In conclusion, the discussion of the basic concepts of this mosque provides a clearer understanding of the position and meaning of the Nurul Huda Babat Toman Mosque in the context of the history and life of the community in the area.
Arsitektur, Masjid, Perkembangan, Sejarah, Tempat Ibadah
Copyright (c) 2026 Ipel Purnama Sari, Indah Nurafwa Sari, Intan Okta Riani, Hudaidah Hudaidah, Tyas Fernanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Inovasi Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum Merdeka Tantangan dan Peluang Bagi Guru Sejarah
TThe Independent Curriculum provides teachers with greater opportunities to create unique, creative, and student-focused learning experiences. In the context of history learning, innovation is crucial for attracting students' interest in learning and enhancing critical thinking skills in the digital age. The purpose of this article is to examine innovations in history teaching under the Independent Curriculum and to identify the oppo rtunities and challenges educators face when implementing it. This study employed a literature review method by evaluating various scientific sources, including national journals related to history teaching, teaching strategies, and the implementation of the Independent Curriculum. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods, grouping the results based on central themes. The research findings indicate that innovations in history teaching can be implemented through various technology-based models and strategies, such as technology-based learning (TEL), which can strengthen student engagement and understanding of historical material. However, the implementation of these innovations still faces various challenges, such as a lack of digital skills among teachers, minimal training, and a lack of supporting facilities in educational institutions. Therefore, developing teacher competencies and providing support from educational institutions are crucial for realizing innovative, contextual history learning that is aligned with the needs of 21st-century education.
Copyright (c) 2026 Intan Febriyanti, M. Daffa Pratama, Shabrina Fillah, Syarifuddin Syarifuddin , Rani Oktapiani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Bisnis B2B Jasa Kalibrasi PT Mandiri Global Akurasi
This study analyzes the development of marketing communication strategies to build brand awareness at PT Mandiri Global Akurasi, a B2B calibration services company facing a sharp decline in revenue (69.6% in 2024 and 45% in 2025) and unstable client turnover. Using a constructivist paradigm with a qualitative case study approach, this study explores the subjective understandings of marketing managers, salespeople, administrative staff, and clients regarding their marketing communication practices. The findings reveal fundamental differences in the meaning of marketing communication. Management constructs it as a short-term acquisition instrument with quantitative targets (20 calls/emails per day). Clients interpret it as proof of professionalism and a foundation for long-term trust, with indicators such as speed of response, technical clarity, and post-sales attention. The CRM Practice Manual reflects the construction that client data is understood as administrative, not strategic assets. The process of constructing reality occurs through daily interactions: when salespeople explain calibration procedures, management interprets it as "selling," while clients interpret it as "proof of competence." Agreements at the practical level obscure differences in meaning, so that relationships remain transactional. As a result, the sharp increase in revenue was constructed by management as a "market problem," when in fact, its root was a misalignment of meanings about the nature of marketing communications. This research shows that marketing communications strategies are the result of social constructions negotiated through interaction, not realistic goals. Long-term performance stability requires shared meaning between management and clients. In the B2B calibration services industry, the shift from transactional to relational communication constructions opens the door to building loyalty and recurring revenue.
social construction, B2B marketing communications, personal selling, direct selling, CRM, relationship marketing
Copyright (c) 2026 Riki Khoerul Anwar, Dani Setiadarma (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam mewujudkan komunikasi organisasi yang efektif dengan Sekretariat Komisi III DPR RI, dengan fokus pada bentuk komunikasi organisasi, peran strategis, serta hambatan komunikasi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori komunikasi organisasi dan linking pin model dari Rensis Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Hubungan Antar Lembaga berperan sebagai penghubung strategis antara Kejaksaan Agung dan Sekretariat Komisi III DPR RI melalui komunikasi formal dan komunikasi interpersonal yang berfungsi memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan, serta meminimalisasi miskomunikasi, meskipun masih terdapat hambatan berupa perbedaan pola koordinasi dan keterlambatan penyampaian informasi.
Copyright (c) 2026 Ananda Dwi Syahputri, M Jamiluddin Ritonga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Masjid Al-Muttaqin Saung Naga (1931–2026): Sejarah, Perkembangan Arsitektur, dan Perannya sebagai Pusat Ibadah, Pendidikan, dan Sosial Masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah berdirinya, perkembangan arsitektur, serta peran Masjid Al-Muttaqin Saung Naga sejak tahun 1931 hingga 2026 sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan sosial masyarakat di Baturaja Barat, Sumatera Selatan. Masjid yang terletak di pertemuan Sungai Ogan dan Sungai Lengkayap ini memiliki posisi strategis dalam dinamika perkembangan Islam di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif dengan menerapkan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Al-Muttaqin didirikan melalui kerja sama dua kelurahan sebagai wujud gotong royong masyarakat pada masa kolonial. Perkembangan arsitektural, terutama renovasi tahun 1976, mencerminkan pertumbuhan jamaah dan peningkatan aktivitas sosial-keagamaan. Desain masjid yang menyerupai kapal memiliki makna simbolik sebagai representasi spiritual perjalanan hidup umat. Selain sebagai pusat pelaksanaan ibadah rutin dan kegiatan Ramadhan, masjid juga berfungsi sebagai ruang pendidikan nonformal melalui pengajian serta sebagai ruang sosial bagi masyarakat. Keberadaan mimbar lama dan beduk kayu ulin memperkuat nilai historis dan identitas religius masjid.
Copyright (c) 2026 Zahra Syafira, Dwi Oktavia Melinda, Dini Musliha Septiani, Dwi Anza, Hudaidah Hudaidah, Tyas Fernanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dari Komunitas ke Kebijakan: Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Publik di Wilayah Perbatasan Merauke
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan ketahanan pangan, mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memengaruhi efektivitas partisipasi publik, serta merumuskan model penguatan ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menangkap dinamika interaksi antar-aktor, relasi kekuasaan, dan proses kebijakan dalam konteks lokal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), observasi, dan analisis dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik yang diperkaya dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung secara formal melalui forum perencanaan dan implementasi program, namun masih berada pada tingkat konsultatif dan belum mencapai pola shared decision-making. Faktor pendukung partisipasi meliputi regulasi daerah dan solidaritas sosial masyarakat adat, sedangkan hambatan utama mencakup keterbatasan kapasitas institusional dan dominasi pendekatan top-down. Penelitian ini merekomendasikan transformasi tata kelola menuju model participatory dan collaborative governance dengan memperkuat kapasitas institusi lokal serta integrasi pengetahuan masyarakat adat sebagai strategi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah perbatasan.
Copyright (c) 2026 Yosafat Fonataba (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Perspektif Tata Kelola Inklusif
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel, Merauke dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengeksplorasi hambatan dan faktor pendukung partisipasi untuk mendukung tata kelola yang inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan tokoh adat, aparat kampung, dan warga yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan triangulasi untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terjadi dalam bentuk musyawarah kampung, penentuan prioritas pembangunan, dan peran tokoh adat sebagai mediator. Tingkat partisipasi lebih tinggi pada tokoh adat dan warga dewasa dibandingkan pemuda dan perempuan. Hambatan partisipasi meliputi keterbatasan informasi, akses geografis, dan norma sosial-budaya, sedangkan faktor pendukungnya adalah kepemimpinan inklusif aparat kampung, dukungan tokoh adat, dan media lokal. Partisipasi ini berdampak pada peningkatan relevansi program pembangunan, rasa kepemilikan masyarakat, dan keberlanjutan proyek, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, keterlibatan pemuda dan perempuan, serta integrasi kearifan lokal untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan responsif.
Copyright (c) 2026 Ivone Agustina Nathan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing di Corporate Law Firm Indonesia
Globalization has driven the flow of investment and labor migration across countries, including into Indonesia. One form of this phenomenon is the presence of foreign workers (TKA) in corporate law firms. To regulate such matters, the Indonesian government issued Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers. This study aims to analyze the regulation and implementation of legal protection for foreign workers in corporate law firms, as well as to identify emerging issues following the enactment of this regulation. This research employs a normative juridical approach, using secondary data obtained through literature study. The method used is a comparative approach, comparing normative provisions in the Omnibus Law and its implementing regulations. Theories applied in the analysis include the theory of justice and the theory of responsibility. This study is expected to contribute to the understanding and implementation of balanced legal protection between foreign and domestic workers in the corporate legal services sector.
Legal Protection, Foreign Workers, Corporate Law Firm, Government Regulation No. 34/2021, Omnibus Law
Copyright (c) 2026 Agam Anantama Said, Rumainur Rumainur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pengaturan Pemidanaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Penyebaran Hoax Politik Melalui Media Sosial
This study analyzes the criminal law regulations of the misuse of Artificial Intelligence (AI) in the spread of political hoaxes through social media in Indonesia, against the backdrop of the increasing threat of disinformation mediated by advanced technologies such as deepfakes and generative AI. The results reveal a legal gap in Indonesia's criminal law framework. Although the ITE Law (Article 28) is capable of prosecuting perpetrators of conventional hoax spreaders, existing regulations struggle to criminalize AI as an instrument of crime, particularly in determining criminal liability and malicious intent (mens rea) because the legal system still centers on human legal subjects.The main challenge for law enforcement lies in the complexity of evidence, where authorities struggle to verify the authenticity of AI-based hoax content and identify the human agency (programmer or end user) behind the hoax's production. Limited digital forensic expertise among law enforcement agencies further hampers the investigation process. To address this, the development of adaptive laws is recommended, namely: (1) revising the ITE Law to define the misuse of AI as a tool of crime, (2) establishing a legal obligation for social media platforms to label AI-generated content, and (3) improving the technical capacity of law enforcement. These developments aim to strengthen the effectiveness of criminalization, ensure legal certainty, and protect political integrity from the impact of AI-based disinformation.
Copyright (c) 2026 Laode Rachman Pratama, Nynda Fatmawati Octarina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Ratio Legis Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Konsep Dasar Pemilihan Umum
Regional Head Elections are one of the mechanisms for implementing popular sovereignty in Indonesia's democratic system. However, there remains debate regarding the status of Regional Head Elections, whether they fall within the General Election regime as stipulated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or within the regional government regime as stipulated in Article 18 paragraph (4). This study aims to analyze the legal ratio of Regional Head Elections from the perspective of the basic concepts of General Elections. The research method used is normative legal research with a regulatory, historical, and contextual approach. The results indicate that substantively, Regional Head Elections share similar principles with General Elections, both in terms of principles, organizers, participants, stages, and dispute resolution mechanisms. Therefore, conceptually, Regional Head Elections can be understood as part of General Elections in the implementation of popular sovereignty.
Copyright (c) 2026 Isnayanti Isnayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Peluang dan Risiko
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan risiko pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen pelayanan publik daerah guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi pemerintahan daerah seperti Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada instansi pelayanan publik pemerintah daerah di Kabupaten Merauke. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah, pengelola layanan digital, akademisi, dan masyarakat pengguna layanan, serta diperkuat melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi, akurasi pengolahan data, serta kualitas pengambilan keputusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Di Merauke, peluang tersebut didukung oleh mulai berkembangnya infrastruktur digital dan adanya komitmen kelembagaan menuju transformasi pelayanan berbasis teknologi. Namun, implementasi AI masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur yang belum merata, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta belum tersusunnya regulasi dan peta jalan teknologi yang jelas. Selain itu, terdapat risiko perlindungan data pribadi, bias algoritma, dan potensi kesenjangan akses layanan. Oleh karena itu, penerapan AI perlu dilakukan secara bertahap melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan regulasi etika teknologi, serta kolaborasi multipihak guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Yulianus Tuakara (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Monomyth Pattern Manifested in The Garfield Movie by Mark Dindal (2024)
This study examines the analysis of monomyth patterns manifested in the film The Garfield Movie (2024) using Joseph Campbell's Monomyth Theory. The method used in this study is descriptive qualitative to examine how the plot unfolds and the development of the main character, Garfield, in The Garfield Movie (2024). The results of this study show that the plot in this story can be represented systematically through the stages of the monomyth, starting from the ordinary world, the call to adventure, facing trials and conflicts, to the stage of returning with a transformed identity in the process of transformation, where the character experiences significant emotional changes. This transformation confirms that it is not only relevant in traditional epics but also applied in animated films through the structure of Garfield's journey from a simple character to a responsible one who embodies moral values, a sense of concern for others, and courage.
Monomyth,character development,animated film.
Copyright (c) 2026 Berlina Tania Muzaky, Wahyu Budi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi
Law enforcement against corruption crimes in Indonesia has experienced significant development since the reform era through the strengthening of legal frameworks and law enforcement institutions, particularly the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), as well as the enactment of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes as a lex specialis outside the Criminal Code. Nevertheless, the effectiveness of corruption law enforcement continues to face various challenges, including weak inter-institutional coordination, political intervention, a high level of social tolerance toward corrupt practices, and the increasing complexity of corruption cases involving money laundering schemes. Additional obstacles include regulatory inconsistencies, limited asset recovery outcomes, and constraints in institutional capacity. Therefore, strategic solutions are required, such as regulatory reform aligned with international standards, particularly the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), strengthening the capacity and independence of law enforcement agencies, enhancing transparency and accountability, and increasing public participation in corruption prevention and oversight. This study provides a comprehensive analysis of the development of corruption law enforcement in Indonesia and offers policy recommendations to strengthen future anti-corruption efforts.
law enforcement; corruption crimes; anti-corruption law; challenges and obstacles; anti-corruption strategies
Copyright (c) 2026 Ni Putu Sri Widiasih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perkembangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
The enforcement of laws against corruption in Indonesia has undergone significant development following regulatory and institutional reforms since the reform era. Various legal frameworks and anti-corruption institutions have been established to strengthen efforts in combating corruption. Nevertheless, in practice, the enforcement of corruption laws continues to face substantial challenges and obstacles. These include issues related to regulatory coherence, institutional effectiveness, political influence, and the prevailing legal culture, all of which affect the overall performance of anti-corruption law enforcement. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine the development of corruption law enforcement in Indonesia, identify the existing challenges and obstacles, and formulate relevant solutions for strengthening the enforcement of anti-corruption laws. The study finds that strengthening legal regulations, enhancing the independence and integrity of law enforcement agencies, optimizing asset confiscation, and reinforcing preventive measures constitute essential strategies for improving the effectiveness of anti-corruption law enforcement.
development of law enforcement ; corruption crimes; challenges and solutions in anti-corruption law enforcement
Strategi Pengawasan Pemilu: Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye oleh Bawaslu Provinsi di Wilayah Urban Kota Palangka Raya
This study analyzes the strategies and effectiveness of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Central Kalimantan Province in monitoring campaign violations in the 2024 Gubernatorial and Deputy Gubernatorial Election, focusing on the urban area of Palangka Raya City. The objective of the present study is to evaluate the patterns of handling violations, considering Palangka Raya as the political center of the province with the highest vulnerability. This includes violations of campaign props (APK) zoning, campaign schedules, civil servants' neutrality, and money politics. This is of paramount importance to maintaining the integrity of democracy and ensuring fairness among contestants. This research method employs a descriptive qualitative approach through a case study conducted from September to December 2025, with primary data from interviews with key informants (Bawaslu Legal Division, Gakkumdu, volunteers) and secondary data from regulations such as Law No. 7/2017. The analysis employs the Miles-Huberman model, incorporating triangulation to ensure validity. The findings of this research indicate that violations were predominantly characterized by administrative issues, such as the use of illegal campaign props, and breaches of the organizers' code of ethics, accounting for a total of two primary cases. There were no significant election-related criminal offenses observed. Bawaslu implements a multifaceted supervisory approach, encompassing preventive measures such as participatory socialization, reactive measures including field patrols, and a collaborative element involving Gakkumdu and volunteers. However, this approach is constrained by a 7-day handling time and vertical coordination. The primary contribution of this research is the analysis of the synchronization between provincial and city Bawaslu in the context of the 2024 regional elections in urban areas, recommending reforms in time management and human resources for optimal effectiveness
Bawaslu, Campaign Monitoring, Gubernatorial Election, Election Violations, Palangka Raya.
Copyright (c) 2026 Cantika Cantika, Wening Mustikaningsih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Eksploratori Skala Body Acceptance by Others-2 (Baos-2) Versi Bahasa Indonesia
This study aims to conduct a linguistic and cultural adaptation of the Body Acceptance by Others Scale-2 (BAOS-2) into Indonesian and to evaluate its validity and reliability through an Exploratory Factor Analysis (EFA) approach. Participants consisted of 305 individuals aged over 17 years, selected using purposive sampling. The data suitability test showed a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of 0.932 and a significant Bartlett’s Test (p < .001), indicating that the data were appropriate for further analysis. The EFA identified a single main factor with an eigenvalue of 6.556, explaining 46.3% of the total variance, with all items having factor loadings ≥ 0.60. These findings indicate that the Indonesian version of the BAOS-2 has a stable unidimensional structure and excellent psychometric properties. The scale is culturally relevant and can be used to measure individuals’ perceptions of body acceptance by others in the Indonesian societal context. Furthermore, the reliability analysis showed that the instrument demonstrated good internal consistency, with a Cronbach’s Alpha value of 0.783, exceeding the minimum threshold of 0.70 and supporting the feasibility of using the scale in the Indonesian cultural context.
Positive body image; body acceptance; construct validity; exploratory factor analysis; BAOS
Copyright (c) 2026 Harta Prima Meza, Syifa Aryani, Devi Lusiria (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0