Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke
DOI:
https://doi.org/10.63822/t7768q55Keywords:
Partisipasi Masyarakat, Komunitas Adat, Kebijakan Publik, Wilayah Perbatasan, Pemerintahan LokalAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah di tiga desa perbatasan, yakni Kampung Sota, Kampung Okaba, dan Kampung Wasur. Subjek penelitian terdiri dari 30 informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk anggota komunitas adat, tokoh masyarakat, dan pejabat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan koding tematik dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran politik, pengetahuan hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses informasi, dan kebijakan yang responsif. Komunitas adat berperan penting dalam memberikan masukan, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan kebijakan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adat merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke
Downloads
References
Benyei, P., Skarlatidou, A., Argyriou, D., Hall, R., Theilade, I., Turreira García, N., Latreche, D., Albert, A., Berger, D., & Cartró-Sabaté, M. (2023). Challenges, strategies, and impacts of doing citizen science with marginalised and indigenous communities: reflections from project coordinators.
Clark, J. K. (2021). Public values and public participation: A case of collaborative governance of a planning process. The American Review of Public Administration, 51(3), 199–212.
Hasanudding, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(9), 5762–5773.
Lee, J., & Lee, J. (2024). Compatibility of the incompatible: how does asymmetric power lead to coexistence of trust and distrust in adversarial policy networks? International Journal of Public Administration, 47(5), 297–312.
Muhdiarta, U. (2025). The Role of Community Participation in Shaping Policies and Its Implications for Government Legitimacy. The Journal of Academic Science, 2(4), 1109–1117.
Mulder, F. (2023). The paradox of externally driven localisation: a case study on how local actors manage the contradictory legitimacy requirements of top-down bottom-up aid. Journal of International Humanitarian Action, 8(1), 7.
Riyanto, P., Humaid, H., Tambaip, B., Asmawi, M., & Lubis, J. (2024). Education and Welfare: The Role of Public Policy in Equalizing Educational Opportunities for the South Papua Generation. KnE Social Sciences, 574–588.
Tambaip, B., Riyanto, P., Tjilen, A. P., Negara, I. A., & Musamus, U. (2024). Penguatan Sistem Manajemen SDM untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan di Lingkungan Desa. 1(10), 1611–1619.
Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik dalam Derajat Kesehatan di Papua. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 101–110.
Tambaip, B., Tjilen, A. P., Moento, P. A., & Riyanto, P. (2023). MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK. Nusantara Hasana Journal, 2(12), 98–106.
Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6(1), 97–106.
Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik), 5(1), 1–9.
Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2025). Transformative Leadership in Equitable Public Management: Advancing Educational Access and Quality in South Papua. Journal of Ecohumanism, 4(2), 1117–1131.
Tjilen, A. P., Tambaip, B., Waas, R. F. Y., Moento, P. A., & Purnama, E. N. (2023). Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(2), 257–262.
Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahruddin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(6), 38–49.
Webler, T., & Tuler, S. (2021). Four decades of public participation in risk decision making. Risk Analysis, 41(3), 503–518.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Damianus Katayu (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
