Dinamika Multi Level Governance UPT P2TK dalam Penanganan TPPO terhadap PMI Asal Tuban di Kamboja 2026
DOI:
https://doi.org/10.63822/w2nmj761Keywords:
TPPO, PMI, UPT P2TK, Multi Level Governance, Human SecurityAbstract
Penelitian ini membahas dinamika multi level governance Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia dengan studi kasus pekerja migran asal Tuban di Kamboja. Permasalahan ini muncul akibat tingginya mobilitas tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang terintegrasi sehingga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi level governance untuk melihat hubungan antar aktor pemerintahan serta perspektif human security untuk menilai perlindungan terhadap individu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis memiliki peran penting sebagai aktor lokal dalam pendataan dan fasilitasi awal, namun terbatas dalam kewenangan penanganan kasus lintas negara dan bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat dan perwakilan luar negeri. Hal ini menyebabkan proses penanganan menjadi kurang cepat dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan fragmentasi tata kelola, sehingga diperlukan penguatan integrasi kebijakan dan kejelasan kewenangan agar perlindungan lebih responsif.
Downloads
References
Anam, S., Makhroja, M. N., & Rustam, I. (2023). Peningkatan Literasi Digital Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Mengurangi Pemberangkatan PMI Non-Prosedural di Kota Mataram. Journal of Community Development & Empowerment, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.29303/jcommdev.v4i1.37
Andersen-Rodgers, D., & Crawford, K. F. (2022). Human security: Theory and action. Bloomsbury Publishing USA.
Bache, I., Bartle, I., & Flinders, M. (2016). Multi-level governance. In Handbook on theories of governance (pp. 486–498). Edward Elgar Publishing.
Cahyono, Y. (n.d.). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif.
Creswell, J. W. (n.d.). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 8(2). https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140
Destriyanti, S. S., & Wardani, S. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia: Analisis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Wonosobo.
Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Teaching Sociology, 30(3), 380. https://doi.org/10.2307/3211488
Effendi, Y., & Triarda, R. (2024). Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural: Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels. Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 87–97. https://doi.org/10.34148/komatika.v4i2.915
Geels, F. W. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 24–40. https://doi.org/10.1016/j.eist.2011.02.002
Hartati Malkab & Khair Khalis Syurkati. (2025). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Transformasi Digital dan Kerja Sama Antar Lembaga: Strategi Menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2(4), 278–294. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.653
Hastira, M. F. (2025). Vulnerability of Migrants in the ASEAN Migration System: A Human Security Approach. 1(1).
Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=DAvingEACAAJ
Hooghe, L., & Marks, G. (2010). Types of multi-level governance. In Handbook on multi-level governance. Edward Elgar Publishing.
International Organization for Migration. (2021). World Migration Report 2022. United Nations.
Kaldor, M., Martin, M., & Sabine Selchow. (2007). Human Security: A New Strategic Narrative for Europe. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 83(2), 273–288. JSTOR.
Kepala Biro Hukum Adi Satono, S.H., М.Н. (2025). Disposisi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Gugus Tugas Penceganan dan Penanganan Tindak Lanjut Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2025- 2030 (Surat Keputusan 100.3/2713/013.1/2025). PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.
Kusuma, A. (2022). Human Security dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar (pp. 1–25).
Laporan TPPO Kamboja. (n.d.).
Mahmud, A. S., Daud, A., & Tomayahu, N. S. (n.d.). Kepatuhan Hukum PMI dan P3MI Studi Kasus Penempatan Ilegal Pekerja Migran dari Lombok ke Malaysia.
Muharram, M., & Assabrun, H. (2026). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN MODERN.
Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(11), 3616–3635. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982
Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security, 26(2), 87–102. JSTOR.
Petcharamesree, S., & Capaldi, M. P. (Eds.). (2023). Migration in Southeast Asia: IMISCOE Regional Reader. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3
Peters, B. G., & Pierre, J. (2016). Comparative Governance: Rediscovering the Functional Dimension of Governing. Cambridge University Press. Cambridge Core. https://doi.org/10.1017/CBO9781316681725
Pratama, T. R., & Virgianita, A. (2025). Fragmentasi Tata Kelola Regional: Analisis Kompleksitas Rezim dalam Perlindungan Pekerja Migran Profesional di ASEAN. Review of International Relations, 7(2), 169–190. https://doi.org/10.24252/rir.v7i2.61329
Putri, S. D. W. (2026). ANALISIS PERAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) JAWA TIMUR DALAM PENANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI KOBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO). 16(4).
Rofii, M. S. (n.d.). Kerja Sama Kawasan Asia Tenggara Menghadapi Perdagangan Orang dan Penipuan Online. 20(1).
Silvia Jihan Rosyidah & Diana Hertati. (2025). AGILE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI, UPT P2TK DISNAKERTRANS JATIM. Journal Publicuho, 8(4), 2253–2266. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.951
Sugiyono, A. F., & Runturambi, A. J. S. (2024). MEMERANGI CYBERCRIME DAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL KE KAMBOJA. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 7(1), 43–61. https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.570
Surwandono, S., & Nugroho, A. (2023). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradgma “Duty of Care” [Evaluating Indonesia’s Diplomacy Policy for The Protection of Indonesian Citizens Abroad Through The “Duty of Care” Paradigm]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2), 260–275. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499
Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. (2007). Human Security: Concepts and Implications. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=N9HRyP1fg3IC
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (Sixth edition). SAGE.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rio Achmad Ivaldo Firdyanto, Zudan Rosyidi (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
