Kewenangan Kelurahan di Kota Surabaya dalam Menemukan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Authors

  • Eko Susilo Universitas Narotama Author
  • Tahegga Primananda Alfath Universitas Narotama Author

DOI:

https://doi.org/10.63822/9gvf3z63

Keywords:

Village Head Authority, Land Rights, Sporadic, National Land Agency, Surabaya City

Abstract

This study aims to analyze and identify the authority of urban villages (Kelurahan) in Surabaya City in the context of determining land ownership rights and to examine the legal consequences arising from these policies or actions. This issue is crucial given the frequent ambiguity in the role of urban villages in the field in land administration. The research method used is a juridical-normative approach, analyzing laws and regulations, specifically Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA) and its derivative regulations, which are then linked to practical implementation in Surabaya City. The results indicate that, from a juridical-normative perspective, urban villages (Kelurahan) in Surabaya City do not have attributive or substantive authority to determine the legal status of land ownership rights. The exclusive authority to determine rights rests with the National Land Agency (BPN). However, in practice, urban villages (Kelurahan) play a significant role as verifiers of physical ownership and administrators of land history at the local level. This role is realized through the issuance of documents such as the Certificate of Physical Control of a Land Plot (Sporadik), which serves as initial evidence and an essential prerequisite for the initial land registration process at the BPN. Regarding legal consequences, the Village Head's actions are divided into two: first, the issuance of administrative documents (Sporadic) is valid as factual evidence, but does not have final legal force to declare ownership. Second, if the Village Head acts beyond his authority (ultra vires) by attempting to establish rights, then his legal product is null and void because it violates the principles of legality and the hierarchy of laws and regulations. The conclusion of this study emphasizes the need for a clear understanding of the limits of the Village Head's authority to ensure legal certainty and order in the land sector in Surabaya City.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Sutedi. (2007). Peralihan Hak atas Tanah. Sinar Grafika, Jakarta : Sinar Grafika

AP. Parlindungan. (1986). Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung : Alumni.

Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. (2008). Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta: Radjawali Press

Boedi Harsono. (2003). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan.

Enemark Stig. (2017), Land Governance In Support of The 2030 Global Agenda,The Unece Working Party On Land Administration, Geneva

Johnny Ibrahim. (2008). Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rusmadi Murad. (2013). Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek. Bandung : CV Mondar Maju

Samuel Christian. (2008). Pedoman Peningkatan Jual Beli Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berada Diatasnya (Jakarta: Media Ilmu

Samun Ismaya. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sri Hajati, A.R. Widiyanto, dan A.L. Putri. (2018). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya : Airlangga University Press

Sutaryono, S. (2023). Urgensi Manajemen Pertanahan Desa. APMD Press, Yogyakarta

Urip Santoso. (2008). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana Prenada Media

Surya, N. T. (2022). Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan. Jurnal Impresi Indonesia, 1(12), 1309-1328

Andi Sufiarma. Surat di Bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, di akses pada tanggal 24 November 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

Published

2026-01-04

How to Cite

Susilo, E., & Alfath, T. P. . (2026). Kewenangan Kelurahan di Kota Surabaya dalam Menemukan Kepemilikan Hak Atas Tanah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 28-39. https://doi.org/10.63822/9gvf3z63