Tinjauan Yuridis Kewenangan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada Sektor Keuangan Berdasarkan UU P2SK
DOI:
https://doi.org/10.63822/w80d8q89Keywords:
Financial Services Authority, Criminal Investigation, Financial Sector, Law Enforcement, Legal Certainty.Abstract
The appointment of the Financial Services Authority (OJK) as the sole investigator in the financial sector represents a strategic step in strengthening law enforcement and regulatory oversight of financial services in Indonesia. This authority is granted under Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK), which authorizes OJK to conduct criminal investigations related to financial sector offenses. This study aims to analyze the legal foundation, relevance, and juridical implications of such investigative powers in relation to the rule of law and the Indonesian criminal justice system. Using a normative legal research method and statutory approach, the study finds that granting OJK exclusive investigative powers is a form of institutional reform intended to address enforcement fragmentation. However, it also raises challenges in terms of accountability, procedural safeguards, and institutional coordination with other law enforcement bodies such as the police and the prosecutor’s office. Therefore, further regulation and robust external oversight are essential to ensure that this authority is exercised in accordance with the principles of a state governed by law.
Downloads
References
Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana
Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,2004.
Johnny Ibrahim, 2008, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publising.
M. Yahya Harahap. (2008) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
Marwan Efendi, 2005, KeJaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Gramedia.
Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Satjipto Raharjo. (1983). Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru
Soerjono Soekanto. (2013). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
Wisnubroto, Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006
Deni Setiawan, Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia, JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No.3
Eindi Marwindratama, Kajian Konsepsi Polisi Sebagai Penyidik Tunggal Versus Polisi Sebagai Penyidik Umum dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret , Vol 3 No. 1
Ifranu. (2020). Tindak Pidana Korupsi Sebagai kejahatan Luar Biasa. AL-Aldl: Jurnal Hukum. Vol (9). No. 3
Khasril,Perbandingan Kewenangan Penyidik, Jurnal Ekasakti Legal Science Journal Vol.1 No.3
Maroni, Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Fadila Nur Febriyandari, Nynda Fatmawati Octarina (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
