Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau
DOI:
https://doi.org/10.63822/wpnf2y38Keywords:
strategi pemerintah daerah, PSU perumahan, analisis SWOT, Kabupaten Lamandau, kelayakan permukimanAbstract
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan faktor krusial dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Kabupaten Lamandau menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan, yang ditunjukkan oleh peningkatan izin lokasi perumahan baru setiap tahun, namun belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan standar teknis PSU dan kelancaran proses penyerahan aset kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Daerah dalam menyediakan PSU perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan pada beberapa kawasan perumahan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan PSU. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan utama berupa pengawasan yang masih bersifat reaktif, keterbatasan anggaran pemeliharaan, lemahnya penegakan sanksi terhadap pengembang, serta belum terintegrasinya sistem data PSU. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan strategi yang meliputi penguatan kelembagaan, penerapan jaminan finansial pengembang, modernisasi sistem informasi berbasis GIS, optimalisasi sumber pendanaan, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan pengembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pendekatan kerja pemerintah daerah dari reaktif menjadi proaktif dan berbasis penegakan hukum merupakan kunci dalam mewujudkan penyediaan PSU perumahan yang berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.
Downloads
References
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan Kawasan Permukiman (2011)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2016)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (2022)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 83/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan (2016)
Peraturan Bupati Lamandau No. 05 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman Formal (2024)
SNI 03-1733-2004: Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (2004)
Aziyati, Gianni S. (2016). Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan oleh Dinas Tata Kota Bekasi. Skripsi, Universitas Padjadjaran.
Prastica, Endri Prima. (2025). Analisis Kualitas Prasarana, sarana, dan utilitas Umum (PSU) di Kompleks Perumahan Sleman, Yogyakarta. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
Khadiyanto, 2015 Sarana prasara penunjang kawasan.
Koestoer 1995, Parwata dan Van der Zee, 1986. Konsep Permukiman Mulyana, 2009 Bentuk – bentuk Kelayakan Permukiman
Permana, A. and RAHDRIAWAN, M., 2009. Studi Ketersediaan Sarana Prasarana berdasarkan Standar dan Penilaian Penghuni Perumnas Bukit Beringin Lestari Kota Semarang (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO)
Massikki, M.N., 2005. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Lingkungan Permukiman. MEKTEK, 7(3).
Handayani, A.D. and Yuliastuti, N., 2014. Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan di Urban Fringe Area Kelurahan Pudakpayung. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 2(3), pp.197-208
Surya Wardana, W., Winarti, N., & Pratama, R. A. (2023). Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tanjungpinang. Madika: Jurnal Politik Dan Governance, 3(2), 147 166.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mancini Pratama Timbung (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.




