Strategi Indonesia Terhadap Kasus Multinasional: Kegagalan Perusahaan GSK dalam Menangani Obat Zantac
DOI:
https://doi.org/10.63822/tsdk9x66Keywords:
Indonesia; GSK; Zantac; ranitidine, regulasi obat; BPOM; diplomasi kesehatanAbstract
Penarikan obat Zantac (ranitidine) oleh GlaxoSmithKline (GSK) akibat temuan kontaminasi N-Nitrosodimethylamine (NDMA) menunjukkan kelemahan dalam tata kelola farmasi global dan pengawasan keamanan obat. Kasus ini menjadi penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang bergantung pada obat impor dan kerangka regulasi internasional. Artikel ini menganalisis respons Indonesia terhadap kasus Zantac melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harmonisasi standar farmasi nasional dengan regulasi global, serta pemanfaatan diplomasi kesehatan untuk memastikan akuntabilitas perusahaan farmasi multinasional. Artikel ini berargumen bahwa respons Indonesia tidak semata bersifat teknis-regulatif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk memperkuat kapasitas negara dalam tata kelola obat global. Temuan penelitian menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, institusi internasional, dan industri farmasi dalam mencegah kasus serupa dan meningkatkan perlindungan konsumen.
Downloads
References
Administration, F. a. (2023). Reports on Nitrosamine Contamination in Global Drug Supply. From https://www.fda.gov/
BPOM. (2024). Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM RI.
BPOM. (2024). Penarikan Ranitidine dan Kebijakan Pengujian NDMA. From https://www.pom.go.id/
EMA. (2023). Review on Nitrosamine Impurities in Human Medicines: Scientific Guidance. European Medicines Agency.
Garcia, L. F. (2025). Cross-Border Corporate Accountability in the Pharmaceutical Sector: Lessons from the Ranitidine Crisis.Cross-Border Corporate Accountability in the Pharmaceutical Sector: Lessons from the Ranitidine Crisis. Journal of International Health Law, 10(1), 45-68.
GlaxoSmithKline. (2024). Publikasi Resmi Mengenai Penarikan Produk Zantac (Ranitidine). From https://www.gsk.com/en-gb/
Harmonisation, I. C. (2025). Recommendations for Future Guidelines Related to Advanced Therapy Medicinal Products. ich.org.
Indonesia., P. R. (2025). peraturan badan pengawas obat dan makanan. JDIH POM. From https://jdih.pom.go.id/download/flip/1672/20/2025
Johnson, P. B. (2023). Global Supply Chain Vulnerabilities and Pharmaceutical MNC Responsibility. International Journal of Pharmaceutical Policy, 14(3), 112-135.
Kesehatan, D. (2025). Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Apotek & Toko Obat. From https://www.scribd.com/document/948072464/Rapat-Koordinasi-Lintas-Sektor-Pengawasan-Apotek-Toko-Obat
Kim, Y., & Chen, S. (2024). Health Diplomacy as a Tool for Regulatory Sovereignty in Developing Countries. 5(2), 78-99.
Smith, R., & Lee, A. (2024). The Role of Self-Regulation in Preventing Contamination: A Post-Mortem of the GSK Zantac Recall. Journal of Regulatory Science in Medicine. 19(4), 301-325.
WHO. (2023). Laporan Kesehatan Internasional Mengenai Kontaminasi Nitrosamin. From https://www.who.int/
WHO. (2025). Kesehatan Internasional Mengenai Kontaminasi Nitrosamin. From https://www.who.int/
WHO. (2025). Strengthening National Regulatory Authorities for Improved Drug Safety: A Global Report. World Health Organization.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arya Tirta Suardi, Fazriel Pramuditya, Muhammad Rully Febriansyah, Sulaeman Kahfi Winata, Septianis Afipah (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
