Kebebasan Ekspresi Digital Perspektif Gender dalam Kasus Laras Faizati

Authors

  • Muhamad Faqih Riyadul Azis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Stella Angeline Lusman Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Ika Arinia Indriyany Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author

DOI:

https://doi.org/10.63822/rxhtpm74

Keywords:

Gender, Kebebasan berekspresi digital, subaltern counterpublics, Laras Faizati

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus sosial maupun politik melalui media sosial. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama ketika ekspresi yang disampaikan dianggap melanggar batas yang diatur oleh regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebebasan ekspresi digital dari perspektif gender dalam kasus Laras Faizati. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, serta media daring. Analisis penelitian menggunakan perspektif subaltern counterpublics dari Nancy Fraser untuk memahami bagaimana perempuan sebagai kelompok yang sering berada dalam posisi subordinat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana menyuarakan pengalaman dan kritik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi ruang alternatif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di sisi lain, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan seperti intimidasi daring, tekanan sosial, serta potensi kriminalisasi melalui regulasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan adil guna menjamin kebebasan berekspresi perempuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnyani, N. W. G., & Rusadi, U. (2023). Media sosial sebagai katalis pendidikan: Dinamika gerakan kesetaraan gender di Indonesia melalui perspektif strukturasi. SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 8(1), 70–79.

Afrizal, M. A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.

Akhmad, M. Z. S., & Arifin, R. (2022). Baiq Nuril case and discourse on freedom of expression: Analysis of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 574K/Pid.Sus/2018 regarding the dissemination of electronic information having content violating morals. Indonesia Media Law Review, 1(2), 123–144.

Amnesty International Indonesia. (2026). Vonis bersalah Laras adalah penjara tanpa jeruji. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/

Anja, H., & Priyanto, A. (2025). Pengaruh Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Stabilitas Politik Indonesia. Jurnal Penelitian Masyarakat, 1(1), 22–30.

Ansori, M. (2025). Membangun Budaya Politik Melalui Politik Digital. KPU KABUPATEN KLATEN.

Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., Hasibuan, N., Khasanah, U., Putri, A. E. D., & Mendo, A. Y. (2023). Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. Penerbit Tahta Media.

Armaini, F. S., Oktaviani, W., Ardianti, C. A., Faradila, S. A., & Ayustiatmojo, D. (2025). DI BALIK LAYAR MEDIA SOSIAL: BAGAIMANA DOXING MENJADI ALAT MEMBUNGKAM AKTIVIS, MEMBUNGKAM KRITIS, DAN MERUSAK KEBEBASAN DIGITAL. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 2(5), 242–251.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches (Vicki Knight, Ed.; 3rd ed.). SAGE Publications .

Dunan, A. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi). PROMEDIA (Public Relation Dan Media Komunikasi), 8(2).

Dutta, A., & Banducci, S. (2025). Online anti-sexist speech: Identifying resistance to gender bias in political discourse. arXiv preprint.

Elfudllatsani, B., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7(1), 52–61.

Enocka, F. E., Stevens, F., Sippy, T., Bright, J., Cross, M., Johansson, P., Wajcman, J., & Margetts, H. Z. (2025). Gendered inequalities in online harms: Fear, safety work, and online participation.

Fadhli, M., Saragih, G. M., Mulyono, J. D., Putra, A. A., & Warianti, K. (2025). Kasus Baiq Nuril tinjauan filsafat hukum dalam pencapaian keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Yustisi, 12(1), 405–414.

Fairuza, H. H., Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. N. (2023). Transformasi political awakening perempuan: Komunitas virtual sebagai wujud peran pemuda melalui platform internet sebagai public sphere dalam era digital. Transformasi, 4(2), 1–15.

Farida, A., Jahriyah, V. F., & Qonitatazzakiyah, K. (2025). Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 5(1), 144–180.

Fatimah, S., Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Perempuan, digitalisasi, dan kebebasan berekspresi: Kajian hukum tentang perlindungan hak asasi di ruang siber. ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial, 600–616.

Faturahmah, E. (2025). “Komitmen Perlindungan HAM Perempuna Belum Menjadi Prioritas” . KOMNAS PEREMPUAN.

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Duke University Press.

Galpin, C. (2022). At the digital margins? A theoretical examination of social media engagement using intersectional feminism. Politics and Governance, 10(1), 161–171.

Kharimah, A., & Sulistyani, H. D. (2025). NARASI KOMUNIKASI JURNALIS PEREMPUAN YANG MENGALAMI DISKRIMINASI GENDER. Interaksi Online, 13(4), 81–94.

Kinanti, D. B., Hufron, H., & Hadi, S. (2022). Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(2), 5037–5046.

Kompas.com. (2026). Laras Faizati divonis 6 bulan penjara tapi tak perlu jalani, ini perjalanan lengkap kasusnya. https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/15/160000665/laras-faizati-divonis-6-bulan-penjara-tapi-tak-perlu-jalani-ini-perjalanan

Kusumarani, R., Majid, D., Parlina, A., & Nugroho, A. C. (2025). Digital representation of women politicians in Indonesia: Youth perspectives and self-portrayal on social media. Jurnal Wacana Politik, 10(2), 164–179.

Li, J. (2024). Exploring the relationship between online public opinion, user discourse, and social bot production and information dissemination. Communication and Humanities Research.

Lubis, I. A. R., Ramdan, A. T. M., & Wiryany, D. (2022). Politik digital: Manifestasi komunikasi di era digital. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 6(1), 193–206.

Lubis, N., Sazali, H., Dianto, I., Rafiq, M., & Fikri, S. (2023). Media sosial Instagram sebagai sarana pengembangan identitas politik perempuan. Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 3(2), 221–238.

Lubis, S., & Nasution, N. F. (2024). Utilizing digital literacy in anticipating the political education gap for women. Journal Elections and Political Parties, 1(2), 9–16.

MariNews Mahkamah Agung. (2026). Laras Faizati: Kebebasan ekspresi berhadapan dengan hukum. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/laras-faizati-kebebasan-ekspresi-berhadapan-dengan-hukum-0LO

Miko, N. M. P. (2025). Kebebasan Pers dalam Transisi Demokrasi: Studi Kasus Indonesia Pasca-Reformasi. Publisistik: Riset Jurnalistik Dan Media Komunikasi, 2(1), 15–19.

Munawwarah, S. (2025). Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan. Jurnal Tana Mana, 6(1), 331–339.

Nugraha, A. P., Kurnia, A., Putra, P. I. P., et al. (2024). The impact of social media on social interaction and self-identity in Indonesian society. Journal of Social Research.

Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Rembe, E., et al. (2024). The impact of social media communication on youth identity formation: A cross-cultural analysis. eScience Humanity Journal, 4(2).

Pellu, M. N., Hermanto, B. C., & Anggraini, K. (2025). Feminisme digital di era media sosial: Studi representasi gender pada akun Instagram @Magdaleneid. J-IKA, 12(2), 78–84.

Putri, F. S. (2025). Diskriminasi dan Peminggiran Jurnalis Perempuan dalam Industri Media di Indonesia. Warta ISKI, 8(2), 247–257. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v8i2.449

Putri, S. I., & Ruslie, A. S. (2025). Analisis Komparatif Konversi dan Kontradisi Normatif Antara Jaminan Hak Berpendapat Pasal 28E Ayat 3 dan Perlindungan Privasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Hukum Konstitusi Indonesia. Journal Evidence Of Law, 4(3), 1431–1435.

Qin, Y., Duan, W., Wu, Q., & Lu, Z. (2024). Dismantling gender blindness in online discussion of a crime/gender dichotomy. arXiv preprint, 8(1), 1–31.

Rambe, A. S., Fadilah, H., Ritonga, P. N., Azzahra, S. N., & Harahap, Z. M. (2025). The dynamics of political communication in the digital age. Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains, 5(2), 283–288.

Ruiloba-Núñez, J. M., & Goenaga Ruiz de Zuazu, M. (2024). Digital political communication through a gender lens: Discourses, themes, and inclusive language. A case study of two gender-balanced elections in Andalusia: 2018 and 2022. Frontiers in Political Science, 6, 1–14.

Sahri, S. N., Syam Maella, N., & Ahmadi. (2025). Representasi feminisme digital dalam konten edukasi gender di Instagram @kawanpuan.id. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 13(2), 221–236.

Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. Iapa Proceedings Conference, 293–315.

Syayekti, E. I. D. (2022). Komunikasi di media sosial: Perspektif kesetaraan gender. Academic Journal of Da’wa and Communication, 4(2), 141–154.

Tabrozi, D., Umam, M. F., & Rohman, P. K. S. (2025). Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik. Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1), 199–211.

Usman, I. A. (2024). Representasi isu feminisme pada akun Instagram @lingkarstudifeminis: Suatu analisis wacana kritis. Jurnal Komunikasi Universitas Garut, 10(2), 376–392.

Usman, I. A., Akbar, M., & Sultan, M. I. (2024). Tampilan representasi isu feminisme pada akun Instagram @lingkarstudifeminis: Suatu analisis wacana kritis. Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, 10(2), 376–392.

Wahyono, H. S. (2025). Praktik komunikasi politik mahasiswa Gen Z dalam merespon isu nasional: Perilaku, identitas digital, dan pola partisipasi. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 62–73.

Wibisono, R. B., Ayunina, A. Q., Nurhaliza, N. A., & Hasanah, M. (2025). Contesting patriarchy online: Rethinking feminist digital activism under surveillance in Indonesian context. The SARPASS, 4(2), 177–193.

Wijanarko, M. F., & Madaniyah, F. (2025). Analisis performativitas gender representasi wanita independen modern. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 6(2), 388–296.

Wirawan, S. B., Arfa’i, A., & Nuryatman, E. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1), 1–13.

Yudha, M. (2022). Polemik Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 304–309.

Published

2026-03-16

How to Cite

Azis, M. F. R., Angeline Lusman, S. ., & Indriyany, I. A. (2026). Kebebasan Ekspresi Digital Perspektif Gender dalam Kasus Laras Faizati. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 939-950. https://doi.org/10.63822/rxhtpm74