Penerapan Collaborative governance dalam Studi Kasus Jalan Tol Sibanceh dengan Model Hexa Helix
DOI:
https://doi.org/10.63822/ny1fz734Keywords:
Collaborative governance, Hexa Helix, Infrastruktur, Jalan Tol Sibanceh, Tata KelolaAbstract
Pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Sibanceh memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah di Aceh. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik lahan, permasalahan koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance pada proyek Jalan Tol Sibanceh dengan menggunakan model Hexa Helix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, serta komunitas/LSM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam proyek ini telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek partisipasi publik dan transparansi informasi. Pemerintah masih memegang peran dominan sebagai koordinator utama, sementara kontribusi aktor lain seperti media dan komunitas masih terbatas. Model Hexa Helix memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami dinamika kolaborasi multipemangku kepentingan, meskipun masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran masing-masing pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan efektif.
Downloads
References
Amalia, R. (2024). Peran media digital dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik di Indonesia. Jurnal Komunikasi Publik Indonesia, 9(1), 45–60.
Darmawan, A. (2022). Problematika implementasi kebijakan publik dalam perspektif regulasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 101–115.
Fadli, M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur: Studi kasus konflik pembebasan lahan. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 20(1), 77–92.
Firmansyah, D. (2023). Peran regulasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 210–225.
Hidayat, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pembangunan berbasis partisipatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 27(1), 88–102.
Hidayatullah, S. (2023). Peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(2), 145–160.
Iskandar, D. (2022). Collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur daerah. Jurnal Administrasi Negara, 28(3), 233–248.
Kurniawan, B. (2024). Integrasi akademisi dalam proses kebijakan publik di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 55–70.
Lestari, S. (2023). Tantangan komunikasi antara akademisi dan pembuat kebijakan. Jurnal Ilmu Administrasi, 20(2), 120–134.
Maulana, A. (2024). Implementasi hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Jurnal Hukum Nasional, 18(1), 33–48.
Nasution, F. (2022). Peran media dalam pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Jurnal Komunikasi dan Media, 6(2), 90–104.
Nugroho, Y. (2022). Konflik kepentingan dalam kerja sama pemerintah dan swasta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 10(2), 167–180.
Prasetyo, A. (2024). Koordinasi kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Jurnal Governance Indonesia, 11(1), 25–40.
Prasetyo, A., & Huda, M. (2023). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan nasional. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 112–126.
Putra, E. (2024). Reformasi regulasi dalam mendukung collaborative governance. Jurnal Reformasi Administrasi, 11(1), 1–15.
Putri, N. (2024). Model partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora, 12(1), 66–80.
Rahman, A. (2023). Transparansi dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jurnal Akuntabilitas Publik, 9(2), 134–149.
Rahmi, N. (2023). Peran akademisi dalam pembangunan berbasis evidence-based policy. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, 5(2), 77–91.
Rahayu, S. (2022). Dominasi pemerintah dalam collaborative governance di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(2), 150–165.
Ramadhan, F. (2023). Model collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Governance dan Kebijakan Publik, 7(1), 89–104.
Sari, D. (2021). Transformasi governance dalam kebijakan publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 1–14.
Saputra, H. (2022). Media dan dinamika kebijakan publik di era digital. Jurnal Komunikasi Indonesia, 8(1), 55–70.
Sumanti, R. (2024). Collaborative governance: Strategi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 19(1), 13–26.
Tuthaes, L. C., Toda, H., & Lake, P. (2024). Hexa helix’s collaboration in creative economy development based on local wisdom: Case study of ikat weaving MSMEs in Kupang City. Jurnal Bina Praja, 16(1), 171–185.
Winarna, A., & Wasistiono, S. (2025). Synergy of sovereignty and society: The penta-helix model for integrated governance. Jurnal Bina Praja, 17(2).
Yusuf, M. (2022). Konflik sosial dalam pembangunan infrastruktur dan resolusinya. Jurnal Sosiologi Indonesia, 28(1), 99–115.
Yuliana, T. (2021). Fungsi kontrol sosial media dalam kebijakan publik. Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(2), 140–155.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alif Fitra, Muhammad Maulana Rifki, Afrijal Jamal (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
