Budaya Kekeluargaan dan Normalisasi Nepotisme di Institusi Publik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur

Authors

  • Ihsan Hidayatullah Universitas Syiah Kuala Author https://orcid.org/0009-0007-8403-1072
  • Afrijal Afrijal Universitas Syiah Kuala Author
  • Fathurrahman Hariri Universitas Syiah Kuala Author
  • Muhammad Desrian Hafizh Okfin Universitas Syiah Kuala Author
  • Humairah Fatin Sausan Universitas Syiah Kuala Author

DOI:

https://doi.org/10.63822/pxdhvf63

Keywords:

budaya kekeluargaan, institusi publik, korupsi, nepotisme

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia. Kajian antikorupsi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan, sedangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persistensi korupsi masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara budaya kekeluargaan, normalisasi nepotisme, dan budaya korupsi dalam institusi publik Indonesia. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif terhadap 32 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, Garuda, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) periode 2020-2025. Data dianalisis menggunakan qualitative synthesis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkonsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kekeluargaan pada dasarnya merupakan modal sosial yang memperkuat solidaritas. Namun, ketika hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada sistem merit dan profesionalisme, nilai tersebut berpotensi mengalami distorsi menjadi praktik nepotisme yang berakar. Pengulangan praktik tersebut yang disertai pembenaran sosial mendorong normalisasi dalam organisasi dan meningkatkan risiko terbentuknya budaya korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi nepotisme menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara budaya kekeluargaan dan budaya korupsi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem merit, integritas, dan budaya organisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Afrijal Afrijal, Universitas Syiah Kuala

    Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

References

Aiman, R. (2024). Pemetaan penyebab persistensi korupsi di sektor publik: Memahami motivasi individu, dukungan faktor eksternal, dan normalisasi dalam budaya organisasi. Peradaban Journal of Economic and Business, 3(1), 23–38.

Armawan, I., Munawaroh, S., Raja, J. R. L., & Iqbal, M. (2026). Penguatan karakter dan integritas dalam mencegah korupsi di sektor publik. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(2), 44–49.

Asyharuddin, M., Arfiani, N., & Herlina, L. (2022). Berkembangnya budaya korupsi di tengah masyarakat melalui kebiasaan salam tempel. Jurnal de Jure, 14(1), 1–20.

Avitasari, F., & Nuqul, F. L. (2024). Relasi budaya kolektivitas, kepribadian Dark Triad dan kecenderungan melakukan kecurangan pada finansial Aparatur Sipil Negara. Psikovidya, 28(1), 1–11.

Bahri, R. A. (2026). Dari Toleransi Ke Resistensi: Analisis Kriminologi Terhadap Budaya Korupsi Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Daerah Di Kota Tasikmalaya. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 3(1), 104–121.

Buana, M. S. (2025). Dilema sistem merit sebagai instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(5), 2390–2396.

Darmawan, C., & Fitria, R. (2026). Anatomi praktik petty corruption di lingkungan sekolah: Dekonstruksi normalisasi kecurangan melalui pendidikan antikorupsi. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(02), 300–307.

Della Nasution, A., Fuadatil, N., Masruroh, B. L., & Sujianto, A. E. (2025). Pembatasan transaksi tunai sebagai kebijakan publik: Analisis prinsip muamalah dan sistem hukum Indonesia. Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, 10(6), 622.

Fadhillah, B. F. R., Aulia, C. C., Adlil, H., Pratama, M. R., & Wulandari, S. R. (2025). Pengaruh faktor politik, lemahnya sistem hukum, ketimpangan ekonomi, dan disfungsi organisasi terhadap persistensi korupsi di Indonesia. CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(1), 1–17.

Fitriadi, F., Habbe, A. H., Syarifuddin, S., Rura, Y., & Ferdiansah, M. I. (2024). Nepotisme: Fraud atau bentuk kasih terhadap keluarga? (Dalam perspektif Islam). Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), 5(2), 68–77.

Gultom, B. O. S., Sinaga, H. I., Fauji, R., Siahaan, T., & Harahap, L. M. (2025). Strategi rekrutmen transparan sebagai solusi mengurangi bias dan nepotisme dalam manajemen sumber daya manusia: Kajian literatur sistematis. Jurnal Organisasi Dan Manajemen Indonesia, 3(3), 239–249.

Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2), 402–411.

Jayanti, L. D., Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2024). Manajemen konflik dalam nepotisme pengangkataan jabatan. Journal Publicuho, 7(3), 1153–1163.

Jisman, J. (2022). Praktek kolusi dan nepotisme dalam birokrasi. PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 93–108.

Kaffah, F., Desbanita, I., Hafizah, A., & Adlin, A. (2023). Nepotisme dalam pemerintahan desa: Studi kasus penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(1), 103–113.

Linanda, A. (2020). Praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif dalam membangun budaya anti korupsi berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. The Juris, 4(1), 40–50.

Manab, A., & Agustin, A. M. N. (2026). Kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis normatif terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 25(1), 112–131.

Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan dalam wacana antikorupsi di Indonesia: Temuan dari literatur studi korupsi kritis. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 133–150.

Purba, F. N., & Huda, M. M. S. (2022). Upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1(3), 138–149.

Rabbina, H. N., Santoso, O. A., & Wahjono, S. I. (2025). Rekonstruksi budaya organisasi: Korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, termasuk di BUMN. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(3), 1279–1288.

Ramadhan, B., & Nasrulloh, N. (2026). Kontekstualisasi hadis-hadis amanah dan relevansinya terhadap pencegahan korupsi di Indonesia: Studi ma‘ānī al-ḥadīṡ. Jawahir Al-Ahadis, 2(1), 1–17.

Saebani, B. A., & Mubarok, A. F. (2024). Nepotisme politik kekuasaan dan upaya pemecahannya. Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics, 1(1), 10–18.

Said, B. S. H., Wicaksono, D. B., & Soetijono, I. K. (2025). Rekonstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kolusi dan nepotisme berdasarkan UU KKN. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2274–2290.

Saputri, R. W. A., & Brata, N. T. (2022). Hubungan tradisi rewang, budaya bekerja, dan modal sosial pada masyarakat multietnis di Kabupaten Oku Timur. Jurnal Budaya Etnika, 6(2), 81–90.

Shakira, B. O., Misbah, R., Pramessella, M. A., Salma, Z. H., & Ridwan, R. (2025). Dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Bupati Probolinggo: Studi kasus korupsi jual beli jabatan. JOSH: Journal of Sharia, 4(02), 50–65.

Simanjuntak, M. P., Saribu, V. N. D., & Putra, Y. A. A. P. (2025). Korupsi akademik sebagai pra-kondisi korupsi struktural: Perspektif hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana korupsi. MABIS, 16(2), 156–165.

Siregar, M. G. A. H., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R. (2024). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Dilema antara penegakan hukum dan kepentingan politik. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 11(2), 225–236.

Sitohang, M., & Bello, P. C. (2025). Konsumerisme dan korupsi: Perspektif budaya dan hukum. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 11(2), 277–301.

Sobari, M. (2025). Praktik titip jabatan dan nepotisme dalam organisasi kesehatan: Ancaman bagi kepemimpinan berkelanjutan dan lingkungan kerja yang sehat. Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital, 3(3), 189–201.

Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2025). Nepotisme dan korupsi di pemerintahan dalam perspektif etika. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, 3(1), 126–135.

Tua, W. R., Roito, B. C., Suryana, T. M. F., Akbar, K. N., Rahmawati, A. A., & Iryana, A. (2025). Pengaruh nepotisme dalam kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah terhadap persepsi masyarakat Banten. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2(1), 19–29.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 perkara korupsi, lima sektor jadi fokus utama. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama

Transparency International, I. (2025). Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, demokrasi, dan krisis lingkungan. Transparency International Indonesia. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/

Published

2026-07-05

How to Cite

Hidayatullah, I. ., Afrijal, A., Hariri, F. ., Okfin, M. D. H. ., & Sausan, H. F. (2026). Budaya Kekeluargaan dan Normalisasi Nepotisme di Institusi Publik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 2536-2546. https://doi.org/10.63822/pxdhvf63