Responsivitas dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pengaduan Publik: Bukti dari Ombudsman Sumatera Utara, Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.63822/49wean24Keywords:
akuntabilitas, Ombudsman, pelayanan publik, penanganan laporan, responsivitasAbstract
Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan penyelesaian laporan yang optimal sehingga menimbulkan tantangan terhadap responsivitas dan akuntabilitas dalam penanganan laporan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis responsivitas dan akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Ombudsman belum optimal, khususnya pada tahap pemeriksaan substansi laporan, yang ditandai dengan rata-rata waktu penyelesaian laporan mencapai 398 hari atau jauh melampaui target kelembagaan sebesar 114 hari. Dari aspek akuntabilitas masih ditemukan ketidaksinkronan koordinasi administrasi antara Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) dengan Keasistenan Pemeriksaan, yang memunculkan fenomena ping-pong bureaucracy serta belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, efisiensi anggaran operasional, rendahnya tingkat kepatuhan instansi terlapor, serta terbatasnya kewenangan eksekutorial Ombudsman di tingkat perwakilan. Penguatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi manajemen internal, dan penerapan sistem pelacakan laporan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas penanganan laporan masyarakat.
Downloads
References
Abdullah, K., Anwar, K., & Alrasyid, N. (2025). Peran pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 1982–1990.
Adiguna, C., Adi, K., Wijaya, S., Wiwin, K., & Wismayanti, D. (2024). Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari sudut pandang ketepatan waktu dan kecermatan pelayanan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 2(1), 14–19.
Annisa, A. O. S., & Ridwan, M. (2024). Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 73–95.
Aryandhini, A., Saleh, M., & Setiawan, A. (2025). Peran Ombudsman Perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di Kota Mataram. Jurnal Diskresi, 4(2), 346–361.
Bovens, M. (2007). New forms of accountability and EU governance. Comparative European Politics, 5(1), 104–120.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
Bryer, T. A., & Cooper, T. L. (2012). H. George Frederickson and the dialogue on citizenship in public administration. Public Administration Review, 72(S1), S108–S116.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). New York: Routledge.
Denzin, N. K. (2017). Critical qualitative inquiry. Qualitative Inquiry, 23(1), 8–16.
Elliott, V. (2018). Thinking about the coding process in qualitative data analysis. The Qualitative Report, 23(11), 2850–2861.
Indriastuti, I. (2020). Memahami kembali pelayanan publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Governance: Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, 10(1), 60–75.
Lewis, C. W., & Gilman, S. C. (2005). The ethics challenge in public service: A problem-solving guide (2nd ed.). San Francisco: John Wiley & Sons.
Marlina, S., Hermawan, D., & Faedlulloh, D. (2025). Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan masyarakat. Jurnal Administrativa, 7(2), 240–251.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). Implementasi teori good governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. Jurnal FISIPublik, 8(2), 112–125.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (2024). Laporan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Medan: Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
Pratiwi, M., & Salomo, R. V. (2020). Penguatan kapasitas kelembagaan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP), 8(1), 237–255.
Putri, T. F., & Prafitri, N. (2023). Akuntabilitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten dalam menangani laporan maladministrasi. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA), 20(2), 38–58.
Rahmaini, M., Yanty, A., & Siahaan, S. (2022). Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 9(2), 451–456.
Sheren, A. O., & Ridwan, M. (2024). Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 73–95.
Sihombing, F. D., & Bangun, M. (2022). Evaluasi kebijakan Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik di Sumatera Utara. Message: Jurnal Komunikasi, 11(1), 23–33.
Sinen, K. (2021). Kinerja Ombudsman di Maluku Utara. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik, 1(1), 18–33.
Sugiyono, E., & Rahajeng, R. (2022). Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(7), 2691–2708.
Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), 19(1), 17–26.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Hilda Anggiani Siregar, Dara Aisyah (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
