Tantangan Demokrasi dan Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Korupsi, Kesenjangan Sosial, dan Dominasi Elite

Authors

  • Alvito Adiansyah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Author
  • Muhammad Syafarel Aziz Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Author
  • Syahlevi Raissa Airlangga Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Author
  • Fatkhuri Fatkhuri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Author
  • Reja Reja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Author

DOI:

https://doi.org/10.63822/0brq0671

Keywords:

Tata Kelola, Makan Bergizi Gratis, Good Governance, Elite Capture, Demokrasi

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik nasional dengan anggaran besar dan banyak aktor, sehingga menimbulkan tantangan tata kelola, terutama kerentanan korupsi, kesenjangan sosial, dan potensi penguasaan kepentingan elite. Penelitian ini menganalisis tata kelola MBG dalam menghadapi ketiga persoalan tersebut melalui perspektif demokrasi, dengan prinsip Good Governance dan konsep Elite Capture sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research) berbasis data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, dan pemberitaan media. Hasil menunjukkan kelemahan transparansi anggaran, akuntabilitas, pengadaan, dan pengawasan, termasuk dugaan penyimpangan yang masih diproses hukum dan belum berupa putusan berkekuatan hukum tetap. Konsentrasi kewenangan dan hubungan aktor politik dengan pengelola program membuka potensi Elite Capture, yakni penguasaan manfaat oleh kelompok tertentu. Perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas daerah berpotensi menghambat pemerataan manfaat, termasuk bagi kelompok rentan. Bagi masyarakat, MBG berpotensi meningkatkan gizi dan ekonomi lokal, tetapi kelemahan tata kelola mengancam keadilan sosial dan kepercayaan publik. Korupsi, dominasi elite, dan kesenjangan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan melalui lemahnya tata kelola dan ketimpangan akses terhadap sumber daya publik. Keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, skala pelaksanaan, atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan serta kemampuan mencegah penguasaan kepentingan elite.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berlianto, J. D., Aaron, R. A., & Indrayadi, S. (2026). Tata Kelola yang Lebih Baik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia.

Boyke, M. S. (2026). Free Nutritious Meals, Political Legitimacy, and Capability Expansion in Indonesia. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 5(3), 417–430. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2338

Cahyana, I. K. Y., Sidiartha, I. G. L., & Pratiwi, I. G. A. P. E. (2023). Karakteristik Status Gizi Anak Di Panti Asuhan Cica Dan Panti Asuhan Sekar Pengharapan Badung, Bali. Intisari Sains Media, 14(3), 1099–1102. https://doi.org/10.15562/ism.v14i3.1825

Dutta, D. (2009). Elite Capture and Corruption: Concepts and Definitions. National Council of Applied Economic Research.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. HUMANIKA, 21(1), 33–54. https://orcid.org/0000-0003-1370-2653

Hartono, Y., & Huda, K. (2020). Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI. Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI Konstruksi Materi Dan Praksis Pembelajaran, 1–11.

Indonesia Corruption Watch. (2025). Ada siapa di balik MBG? Politik patronase untuk memperkuat dukungan.

Ismunarta. (2025). Public Governance Orchestration and Politics Agenda in Implementing Indonesia’s Nutritious Meal Program. Politicon : Jurnal Ilmu Politik, 7(2), 199–228. https://doi.org/10.15575/politicon.v7i2.47454

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026a). Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II) ke Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat Perkara Tata Kelola MBG di BGN. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/14600/read

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026b). Tim Penyidik Tetapkan 3 Tersangka Eks Pimpinan Lembaga BGN Perkara Penyimpangan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726

Kinanti, D. W., Riswanto, A., & Ali, M. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pengelolaan Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Mendukung SDGs 2 di Kabupaten Lombok Timur. ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 4(8), 4442–4453. https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3614%0A

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Kajian identifikasi potensi korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komnas HAM. (2026). KOMNAS HAM MEMINTA EVALUASI MENYELURUH PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SESUAI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM).

Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. The American Economic Review, 64(3), 291–303.

Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(1), 937–945. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252

Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya. Jolasos: Jurnal Of Law And Social Society, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79

Manalu, M., Sinaga, H., Sir, S. G., & Sitanggang, B. (2026). Persepsi publik terhadap kasus keracunan siswa pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(4), 24233–24239. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6139

Modok, T. K., Sayrani, L. P., Seran, D. A. N., & Pradana, I. P. Y. B. (2026). Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang. Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan, 5(2), 674–683. https://doi.org/10.55606/jempper.v5i2.6785

Mursalin, I. A., Anggrayni, H. F., Viranda, Y. A., Rakhmanto, P. S., Ardhanie, N. D., & Martini. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan ekonomi lokal inklusif di Provinsi Bengkulu. SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 24(1), 93–112. https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399

Ombudsman Republik Indonesia. (2026). Ratusan siswa di Sumut keracunan MBG, Ombudsman RI minta BGN tindak tegas SPPG dan benahi tata kelola. https://www.ombudsman.go.id/news/r/ratusan-siswa-di-sumut-keracunan-mbg-ombudsman-ri-minta-bgn-tindak-tegas-sppg-dan-benahi-tata-kelola

Platteau, J.-P. (2004). Monitoring elite capture in community-driven development. Development and Change, 35(2), 223–246.

Ritonga, A. R., & Sazali, H. (2025). ANALISIS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN TERHADAP REGULASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS. Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin, 1(3), 32–40.

Saepuloh, S., & Hilmi, F. (2026). MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik. EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi, 4(1), 10–21. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v4i1.2466%0A

Sari, F. H., Hasanah, A. U., & Andaryani, S. (2026). Analisis Penerapan Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa Sekolah. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(6), 3224–3238. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i6.6865

Sianturi, H. R. P. (2025). Politics on a plate: equivocal communication in Indonesian presidential nutrition policy. Frontiers in Communication, 10(1), 612–652. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1612652

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwastoyo, B. (2024). Dilema Program Makan Siang Gratis, Antara Manfaat dan Tantangan. https://www.cipsindonesia.org/post/dilema-program-makansiang-gratis-antara-manfaat-dantantangan?lang=id

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.

Waluyo, S. D. (2025). KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN EKONOMI POLITIK DALAM KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 144–151.

Wibowo, C., Muryanto, M., & Romadhon, S. R. (2026). Model Desentralisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Sekolah: Memangkas Rantai Pasok dan Mencegah Penyelewengan. Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS, 5(3), 543–554. https://doi.org/10.35960/pimas.v5i3.2671

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan.

Published

2026-11-17

How to Cite

Adiansyah, A. ., Aziz, M. S. ., Airlangga, S. R. ., Fatkhuri, F., & Reja, R. (2026). Tantangan Demokrasi dan Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Korupsi, Kesenjangan Sosial, dan Dominasi Elite. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 8779-8798. https://doi.org/10.63822/0brq0671