Pemberdayaan Pemerintahan Negeri melalui Edukasi SPMDesa untuk Tata Kelola dan Resolusi Konflik di Negeri Tamilouw Tahun 2025
DOI:
https://doi.org/10.63822/w6ayhz30Keywords:
SPMDesa; Rumah Dataku; SOP–SLA; UPPKAAbstract
Program “Pemberdayaan Pemerintahan Negeri melalui Edukasi SPMDesa untuk Tata Kelola dan Resolusi Konflik di Negeri Tamilouw Tahun 2025” dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara mandat normatif dan praktik layanan harian. Melalui data clinic, definisi operasional disepakati dan Rumah Dataku diposisikan sebagai single source of truth sehingga indikator—cakupan D/S posyandu, K1–K4, imunisasi dasar lengkap, kepemilikan dokumen adminduk, partisipasi PIK R, layanan BKL—ditarik langsung ke dashboard tersegmentasi per RT/dusun. Klinik SOP menerjemahkan SPMDesa menjadi SOP ringkas dan service charter ber-SLA, diujicobakan dengan time–motion study dan perbaikan cepat agar adaptif terhadap konteks geografis. Rapat triwulan direkayasa sebagai lokus akuntabilitas berbasis indikator dan format 3T (Tanggung jawab–Tenggat–Tanda bukti), disertai audit mutu cepat pasca-rapat untuk menutup loop pembelajaran. Mekanisme pengaduan–mediasi multikanal—dilengkapi logbook, SLA respons, dan berita acara—menggeser pengaduan menjadi “sensor mutu” yang memicu service recovery serta revisi SOP bila diperlukan. Sebagai pengungkit akses, UPPKA ditautkan ke indikator prioritas dan pos APBDes untuk menutup biaya tidak langsung (transport rujukan, nutrisi balita, dukungan edukator sebaya). Hasil yang diharapkan: keputusan berbasis bukti, penurunan lead time rujukan, kenaikan cakupan layanan prioritas, dan berkurangnya friksi layanan melalui resolusi konflik yang cepat, adil, dan terdokumentasi.
Downloads
References
Pemerintah RI. PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jakarta: Sekretariat Negara. peraturan.bpk.go.id+1
Kementerian Dalam Negeri. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Jakarta. peraturan.bpk.go.id+1
Kementerian Dalam Negeri. Permendagri No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri & Pemerintahan Daerah. Jakarta. peraturan.bpk.go.id+1
Kementerian Desa PDTT. Permendesa No. 2 Tahun 2024: Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Jakarta. jdih.kemendesa.go.id
Kementerian Dalam Negeri. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. peraturan.bpk.go.id+1
Kementerian Dalam Negeri. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta. peraturan.bpk.go.id+1
Presiden RI. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta. eppid.mahkamahagung.go.id+1
Kementerian PANRB. PermenPANRB No. 46 Tahun 2020: Roadmap SP4N-LAPOR! 2020–2024. Jakarta. peraturan.bpk.go.id+1
Ombudsman RI. Standar Pelayanan Publik (panduan kepatuhan & maklumat layanan). Jakarta. Ombudsman Republik Indonesia
Kementerian Desa PDTT. Permendesa No. 21 Tahun 2020: Pedoman Umum Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat (SDGs Desa). Jakarta. peraturan.bpk.go.id+1
BKKBN. Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB). Yogyakarta: BKKBN DIY, 2024. docu.bkkbndiy.id
BKKBN. Pedoman Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 (PK-24). Jakarta: SIGA BKKBN, 2024. landing-page-backend-v2-bkkbn-siga.apps.container.layanan.go.id
BKKBN. Booklet Kader Pemutakhiran PK-24 (2024). Yogyakarta: BKKBN DIY. docu.bkkbndiy.id
BKKBN. Booklet Supervisor Pemutakhiran PK-24 (2024). Yogyakarta: BKKBN DIY. docu.bkkbndiy.id
BKKBN. Buku Standar Data Pemutakhiran PK-24. Jakarta: SIGA BKKBN, 2024. landing-page-backend-v2-bkkbn-siga.apps.container.layanan.go.id
BKKBN. Publikasi Data & Informasi Bangga Kencana (edisi 2025) – peran Rumah Dataku. Jakarta: BKKBN, 2025. docu.bkkbndiy.id
BKKBN. Buku Saku Rumah Data Kependudukan (edisi terbaru). (akses publik). dp3ap2kb.jogjakota.go.id
PPID Kemendagri. Kebijakan SP4N-LAPOR! (ringkasan hukum & implementasi). Jakarta. ppid.kemendagri.go.id
Direktorat Jenderal Keuda Kemendagri. Arah Kebijakan & Strategi Penerapan SPM (bahan paparan, muatan IP-SPM). Jakarta. keuda.kemendagri.go.id
Pemerintah Kota Tarakan (contoh implementasi terbaru). “Pengaduan melalui SP4N-LAPOR!” (materi sosialisasi 2025, dasar hukum & alur). Tarakan, 2025. dinsos.tarakankota.go.id
PP No. 2/2018 (SPM); Permendagri No. 59/2021 (penerapan SPM); Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan KKB (BKKBN, 2024); Buku/Booklet PK-24 (BKKBN, 2024); Permendesa No. 2/2024 (fokus penggunaan Dana Desa 2025
PP No. 2/2018 Standar Pelayanan Minimal (BPK/JDIH); Permendagri No. 59/2021 Penerapan SPM (BPK/Localise SDGs); Permendagri No. 8/2023 Pengelolaan Pengaduan (BPK/PPID Kemendagri);
Permendesa PDTT No. 2/2024 Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa 2025 (JDIH Kemendesa); UU No. 25/2009 Pelayanan Publik (EPPID MA)
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan.
Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang SDGs Desa.
Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
BKKBN (2024). Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; Buku Saku Rumah Dataku
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhtar, Mike J Rolobessy, Marno Wance (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.




