Relasi Negara, Bangsa, Dan Masyarakat Dalam Perspektif Ilmu Politik Di Tengah Maraknya Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.63822/ff7apw69Keywords:
Korupsi, politik, sosialAbstract
Fenomena korupsi politik di Indonesia tidak sekadar mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, melainkan juga mengancam persatuan nasional dan merusak dinamika hubungan antara negara, bangsa, dan masyarakat. Penelitian ini dirancang untuk: (1) menganalisis konsep dasar relasi negara, bangsa, dan masyarakat berdasarkan Teori Kontrak Sosial (2) mengurai ketimpangan janji VS realita yang kesejahteraan rakyat diabaikan akibat korupsi (3) menganalisis krisis kepercayaan publik dan erosi rasa kebangsaan serta (4) merumuskan strategi penguatan sinergi negara-masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metodologi kualitatif melalui studi kasus yang didukung penelitian kepustakaan, data primer (UU No. 31/1999, Perpres No. 54/2018, dan platform JAGA.ID KPK) dan data sekunder (literatur ilmu politik serta laporan dari berbagai instansi) dianalisis dengan menerapkan Teori Kontrak Sosial sebagai kerangka analisis, dengan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa korupsi menyebabkan pelanggaran kontrak sosial (breach of contract) dan penyimpangan alokasi sumber daya (resource misallocation) yang tercermin dalam stagnasi IPK (34/100) dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (DPR 56%, Parpol 61%). Sebagai upaya penyelesaian, penelitian ini mengusulkan perubahan orientasi peran warga negara melalui Model Keseimbangan Kedaulatan Tripartit yang mengintegrasikan instrumen Stranas PK dan saluran JAGA.ID dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sosial (social monitors).
References
Adhayanto, O., Sucipta, P. R., & Irman. (2017). Membangun sistem politik yang tidak rentan korupsi (perspektif perubahan budaya versus perubahan sistem). Jurnal Selat, 5(1), 53–66. http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat
Admin DPMPD Dukcapil NTB. (2024, Mei 21). JAGA.ID : Aplikasi pencegahan korupsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. https://dpmpddukcapil.ntbprov.go.idAlkostar, A. (2009). Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern. Jurnal Hukum, 16, 153–169. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3871
Andriyansyah, M. F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 129–137. https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.10977
Daulay, R. A. (2026, Agustus 31). Survei indikator: DPR jadi lembaga paling tidak dipercaya masyarakat. Telusur.co.id. https://telusur.co.id/detail/survei-indi
Devi, P. S., dkk. (2026). Konsep masyarakat, bangsa dan negara. Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2, 50–52. https://jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi/article/view/11645
Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Judul artikel terkait perlawanan korupsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://pajak.go.id/id/artikel/perlawan
Emanuel, J. F. (2024). Kolaborasi pemangku kepentingan dan warga dalam upaya pencegahan tindakan korupsi di Bandar Lampung. Pemuliaan Keadilan, 1(4), 192–203. https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.232
Hastrida, A., & Hendriyani. (2023). Pengaruh komunikasi dialogis terhadap kepercayaan pada pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 27(2), 143. https://journal.mmtc.ac.id/index.php/jskm/article/view/5144
Hendrik, D., Rahmatunnisa, M., Paskarina, C., & Alamsah, N. (2023). Relasi korupsi politik dengan perilaku masyarakat dalam pilkada. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(2), 120–135. https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.639
Jaya, I., & Yamin, A. (2025). Pengaruh penerapan e-government, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(5), 5075–5080. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7912
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2026). Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. https://cms.kpk.go.id/storage/9387/Surat-Edaran-KPK-No.-2-Tahun-2026-Pencegahan-Korupsi-dan-Pengendalian-Gratifikasi-terkait-Hari-Raya.pdf
Lestari, Yeni Sri, Devi Intan Chadijah, dan Lilis Sariyanti. (2024). Korupsi Politik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Ius Civile, 8(1), 12–24. https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/9198/4553
Manab, A., & Agustin, A. M. N. (2024). Kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis normatif terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jurnal Hukum, 25(1), 82–89. https://doi.org/10.30863/ekspose.v25i1.11628
Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. M. R. W. (2024). Analisis keterkaitan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintahan yang bersih. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 500–512. https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526
Pope, J. (2008). Strategi memberantas korupsi (Edisi Ringkas) (T. EP, Diringkas). Transparency International Indonesia. https://www.ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/StrategiMemberantasKorupsi.pdf
Pratama, A. I., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). Konsep negara dan politik kebangsaan Soekarno. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(6), 2772–2776. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2848
Riyadi, E. D., Putri Purnama, D. R., Pratama, M. F., & Novalia, S. (2026). Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara. LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications, 2(11), 40–41. https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/827
Saragih, E. C., dkk. (2025). Pengaruh korupsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2024. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(4), 2952–2959. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Sihombing, R. A., & Hutagalung, J. F. (2025). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dalam menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda di era milenial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 13(1), 27. https://doi.org/10.23887/jpku.v13i1.37880
Silahudin, & Sopandi, E. (n.d.). Konsep dasar ilmu politik: Suatu jalan pemahaman kehidupan politik. Gemilang Press Indonesia. https://researchgate.net/publication/392323493_KONSEP_DASAR_ILMU_POLITIK_SUATU_JALAN_PEMAHAMAN_KEHIDUPAN_POLITIK/link/683d72ae6b5a287c3048b515/download
Tanjung, N. K. (2026). Dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat: Tinjauan sederhana. TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1), 40–48. https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/view/5443
Tim Nasional Pencegahan Korupsi. (2025). Laporan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan I. Sekretariat Nasional Stranas PK. https://stranaspk.id/publikasi/laporan-aksi/laporan-pelaksanaan-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-triwulan-i-tahun-2025-2026
Tim Penulis Pendidikan Anti Korupsi. (n.d.). Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI / Repository STIKES RSPAD Gatot Soebroto. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/buku-pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi
Widodo, W. H. (2025, Agustus 22). Krisis kepercayaan masyarakat Indonesia. DIP. https://dip.or.id/2025/08/22/krisis-kepercayaan-masyarakat-indonesia/
Yuliana, R. W., Nofiananta, S. E., & Arno Putra, G. B. (2025). Kajian konseptual tentang negara dan bangsa dalam perspektif ilmu politik. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2(6), 13645–13646. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/6328
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Riyadhotis Sholihah, Robiatul Adawiyah, Ramdhan Zaky Zakaria, Zainuddin Syarif (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.




