Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) Pasca Sahnya UU TPKS
DOI:
https://doi.org/10.63822/m8re0e30Keywords:
electronic-based sexual violence; TPKS Law; victim protectionAbstract
Information technology developments have birthed a new form of cyber-faced sexual violence, namely Electronic-Based Sexual Violence (EBSV). This normative juridical research aims to analyze the legal framework of EBSV after the enactment of the TPKS Law, forms of victim protection, and implementation barriers. The novelty lies in the integrated analysis of three legal regimes (TPKS Law, ITE Law, Criminal Code) incorporating the latest implementing regulations, Government Regulation Number 30 of 2025 and Government Regulation Number 29 of 2025. The results indicate that the TPKS Law successfully fills legal lacunae and shifts the paradigm toward victim-oriented enforcement. However, its effectiveness remains hindered by regulatory disharmony, digital proof burdens, social stigma, and technical issues regarding victim trust funds. This study recommends regulatory harmonization, strengthening digital forensics capacity, and optimizing restitution mechanisms.
References
Feinberg, J. (1986). Harm to self. Oxford University Press.
Fuller, L. L. (1969). The morality of law. Yale University Press.
Gosita, A. (1993). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
Institute for Criminal Justice Reform. (2021). Menelisik pasal bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan. Institute for Criminal Justice Reform.
Institute for Criminal Justice Reform. (2026). Kasus Alwi: Tanda pentingnya penanganan kasus dan pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif gender. ICJR. https://icjr.or.id/kasus-alwi-tanda-pentingnya-penanganan-kasus-dan-pemberitaan-kekerasan-seksual-yang-berperspektif-gender/
Kertha Semaya. (2023). Revenge porn (pornografi balas dendam) menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 12(3), 280–294.
Komnas Perempuan. (2026). Siaran pers Komnas Perempuan: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Radbruch, G. (1950). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Rahmawati, M. (2021). Menelisik pasal bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan. Institute for Criminal Justice Reform.
Remmelink, J. (2020). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Solove, D. J. (2008). Understanding privacy. Harvard University Press.
Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. Jurnal Wanita dan Keluarga, 2(1), 22–31.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Walker, K., & Sleath, E. (2017). A systematic review of the current knowledge regarding revenge pornography and non-consensual sharing of sexually explicit media. Aggression and Violent Behavior, 36, 9–24. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.010
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Idwan, Aturkian Laia (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
